MALANG — Dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, program ini dinilai membawa dampak positif bagi kesejahteraan siswa di sekolah. Namun di sisi lain, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti ayam, telur, hingga beras premium memicu keresahan di kalangan pedagang kecil dan pemilik warung makan.
Ketua DPRD Kota Malang sebelumnya menyatakan menolak penghentian program MBG. Di lapangan sendiri, pelaksanaan MBG dilaporkan sempat tidak berjalan di beberapa sekolah pada hari tertentu. Kondisi ini turut dikeluhkan para pelaku usaha kuliner, salah satunya Lina, pemilik tempat makan Ayam Jotos di Kota Malang. Ia mengaku mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik untuk siswa, namun ia mengeluhkan harga bahan baku yang kian melambung.
“Saya mendukung sekali program MBG karena baik untuk kesejahteraan siswa di sekolah, tapi kenapa harga yang dulu ayam mentok harga Rp30.000, sekarang bisa sampai Rp28.000 hingga kemarin mencapai Rp40.000,” ujar Lina.
Menanggapi gejolak harga pangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distributor dan pasar tradisional, seperti distributor Podo Seneng, Pasar Blimbing, serta Pasar Klojen, pada Selasa, 8 September 2026. Sidak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ini bertujuan memantau ketersediaan dan harga bahan pokok, khususnya beras.
Dari hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) tercatat masih aman dan didistribusikan melalui program pasar murah. Kendati demikian, Pemkot Malang mengakui adanya kelangkaan pada pasokan beras premium di pasaran yang dipengaruhi oleh siklus musim tanam serta musim kemarau panjang.
“Untuk SPHP, pasar murah kita gelontorkan, sehingga masyarakat, terutama masyarakat bawah, bisa tercukupi. Tetapi untuk beras premium yang langka ini, kita akan mencari strategi yang tepat,” ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat memantau kondisi di lapangan pada Selasa, 8 September 2026. Ia menambahkan, hasil temuan tersebut nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan kebijakan pasokan.
Langkah penanganan yang ditempuh Pemkot Malang ini langsung memicu kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Bidang Anti Korupsi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerrindo) Kota Malang, Farel Herawan, menilai langkah pemantauan yang dilanjutkan dengan pelaporan ke pusat terkesan lambat serta kurang responsif terhadap kondisi riil di tingkat pedagang maupun konsumen.
“Pemerintah Kota Malang seharusnya tidak hanya berlindung di balik alasan faktor cuaca atau menunggu arahan pusat saat beras premium mulai langka. Kelangkaan di jalur distribusi distributor dan pasar tradisional adalah indikasi adanya sumbatan atau tata kelola distribusi yang lemah di tingkat daerah. Jika evaluasi hanya sebatas rapat dan laporan, yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai konsumen,” tegas Farel Herawan.
Gerrindo Kota Malang mendesak TPID dan instansi terkait agar membuka data pemetaan pasokan secara berkala serta memperketat pengawasan terhadap alur distribusi bahan pokok guna mencegah praktik-praktik kecurangan di tengah keresahan masyarakat akibat kenaikan harga pangan.
About the Author
