MALANG — Pengelolaan anggaran kesehatan di Kota Malang kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah daerah menekan angka stunting. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang didorong untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.
Pada tahun 2026 ini, Pemkot Malang menjalankan Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting atau yang disebut Gerakan Penting. Program lintas sektor ini melibatkan puskesmas, kader posyandu, hingga perangkat wilayah dengan target menurunkan angka stunting secara bertahap menuju nol. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, angka stunting di Kota Malang saat ini masih berada di kisaran 8 persen. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyatakan bahwa penanganan ini diperkuat melalui pendekatan lintas sektor serta penambahan dukungan dokter spesialis anak dan kandungan di puskesmas.
Dalam struktur APBD, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang sebelumnya telah menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dengan total belanja daerah tercatat sekitar Rp2,63 triliun, yang dialokasikan melalui sejumlah perangkat daerah termasuk Dinas Kesehatan.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Farel Herawan selaku Ketua Bidang Anti Korupsi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerrindo) Kota Malang turut menyampaikan pandangan kritisnya. Menurut Farel, kebijakan anggaran kesehatan seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya alokasi atau tingkat penyerapannya saja, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.
“Anggaran kesehatan harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat. Dalam penanganan stunting, intervensi gizi seperti pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di tingkat posyandu harus menjadi perhatian. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif sementara kebutuhan gizi anak justru tidak menjadi prioritas,” tegas Farel Herawan.
Farel menilai, kegiatan koordinasi pemerintahan memang tetap diperlukan asalkan memiliki fungsi yang jelas. Namun, ia mengingatkan agar proporsinya tidak mengorbankan ruang anggaran untuk intervensi langsung.
Lebih lanjut, Farel mendorong agar alokasi anggaran selaras dengan data hasil pemantauan balita di lapangan, seperti melalui E-PPGBM di posyandu. Ukuran keberhasilan program, kata dia, tidak boleh hanya sebatas kegiatan terlaksana atau anggaran terserap, melainkan perbaikan kondisi nyata pada masyarakat sasaran.
“Pemkot perlu membuka ruang evaluasi secara berkala. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran kesehatan digunakan dan apa hasil yang dicapai dari program tersebut,” pungkas Farel Herawan.
About the Author
