MALANG — Program unggulan Pemerintah Kota Malang, RT Berkelas, kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, 7 September 2026. Dewan meminta agar realisasi program berdana Rp50 juta per RT per tahun ini dapat dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Meski Pemkot Malang mencatat sekitar 80 persen RT telah merampungkan pengadaan sesuai usulan hingga akhir Agustus 2026, sejumlah catatan kritis tetap dilayangkan. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai perlunya regulasi yang disiapkan lebih matang serta batas pembeda yang jelas antara program RT Berkelas dengan Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Dewan juga mendorong adanya kamus usulan agar jenis kegiatan yang diajukan lebih terarah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan pihaknya siap mengevaluasi program yang baru memasuki tahun pertama ini.
“Masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya, dan kami berkomitmen mempercepat realisasi RT Berkelas agar manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Wahyu.
Sorotan terhadap tata kelola program ini turut mengundang perhatian dari kalangan penggiat antikorupsi. Ketua Bidang Anti Korupsi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerrindo) Kota Malang, Farel Herawan,, memberikan pandangan kritis terkait pengawasan dan transparansi aliran dana di tingkat akar rumput.
Menurut Farel, percepatan program dan ketersediaan anggaran besar di tingkat RT wajib diiringi dengan instrumen pengawasan yang ketat guna menutup celah penyimpangan.
“Transparansi dan mekanisme kontrol yang jelas adalah kunci utama. Jangan sampai percepatan realisasi program RT Berkelas justru mengabaikan aspek akuntabilitas dan berpotensi memicu kerentanan penyalahgunaan anggaran di tingkat bawah,” tegas Farel Herawan.
Dengan masuknya program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang, publik kini menanti komitmen Pemkot Malang bersama DPRD untuk merapikan regulasi, memperjelas kamus usulan, serta memperketat pengawasan demi memastikan anggaran tepat sasaran.
About the Author
