Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah tegas dalam evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Sudaryono, mengumumkan pemberhentian 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penutupan permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional dan tata kelola yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026.
Sudaryono menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Yang melanggar aturan kami berikan sanksi tegas,” kata Sudaryono dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).
Selain memberhentikan ratusan pegawai non-ASN, BGN juga tengah memproses pegawai ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Sebanyak sembilan pegawai disebut menghadapi proses hukuman disiplin berat yang berpotensi berujung pada pemberhentian, sementara puluhan pegawai lainnya dikenai sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 833 dapur MBG ditutup permanen karena tidak menunjukkan komitmen memperbaiki standar operasional yang telah ditetapkan BGN.
“Dapur yang disuspend kali ini ditutup permanen dan tidak lagi mendapatkan pembayaran dari negara karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegas Sudaryono.
Penutupan tersebut mencakup dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatra, Jawa-Madura, serta wilayah Indonesia bagian timur. Menurut BGN, evaluasi dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran dalam pengelolaan SPPG, mulai dari aspek administrasi hingga kepatuhan terhadap standar operasional program.
Meski ratusan dapur dihentikan operasionalnya, BGN memastikan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kepada para penerima manfaat tetap berjalan. Distribusi makanan akan dialihkan ke dapur lain yang memenuhi persyaratan sehingga siswa dan kelompok penerima manfaat tidak kehilangan haknya.
“Kami pastikan penerima manfaat tetap memperoleh layanan. Penutupan dapur yang tidak memenuhi standar tidak akan mengganggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.
BGN menegaskan evaluasi terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola program nasional tersebut. Pihaknya juga membuka ruang pengawasan dari masyarakat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung sesuai standar keamanan pangan, transparansi, dan akuntabilitas.
Hingga Selasa, 28 Juli 2026, proses evaluasi internal masih berlanjut. BGN menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan maupun kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
