SURABAYA ,Gelora News – Proyek pembangunan Pelabuhan Sapeken kembali menjadi sorotan. Tim Investigasi Gelora News Biro Jawa Timur menyampaikan surat konfirmasi dan pengaduan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Bidang Laut terkait dugaan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut.
Surat bernomor 01/SK/GELORA NEWS/SBY/X/2026, tertanggal 29 Oktober 2026, memuat hasil investigasi lapangan yang dilakukan Tim Investigasi Gelora News Jawa Timur. Dalam surat tersebut, tim meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur segera memberikan perhatian dan menindaklanjuti sejumlah temuan yang dinilai perlu diklarifikasi.
Proyek pembangunan Pelabuhan Sapeken disebut menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp20.828.733.339 dengan penyedia jasa PT Duta Ekonomi dan tercatat dengan Kode RUP 61671745.
Dalam dokumen yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur, Tim Investigasi Gelora News mencatat sejumlah anggaran yang disebut telah dialokasikan atau terserap, antara lain pembangunan rumah genset sebesar Rp200 juta, pengawasan Rp26 juta, perencanaan Rp20 juta, serta DED Pelabuhan Sapeken yang disebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.485.002.845,- PT.GRAHA GUNA GATRA yang ditunjuk sebagai pemenang sebagai konsultan perencana
Namun, berdasarkan hasil peninjauan lapangan hingga 20 Oktober 2026, tim investigasi mengaku belum menemukan tanda-tanda dimulainya pembangunan dermaga Pelabuhan Sapeken.Bahkan material berupa Pipe Stell Pile yang tidak terlihat dilokasi pekerjaan,

“Kondisi di lapangan perlu mendapat perhatian serius karena terdapat pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan dermaga dan ketersediaan material untuk pekerjaan tersebut,” demikian substansi temuan yang disampaikan dalam surat konfirmasi.
Selain belum terlihatnya tanda tanda akan dimulainya pembangunan dermaga, Tim Investigasi Gelora News juga menyoroti pengelolaan dan penyediaan material di lokasi proyek.
Menurut hasil investigasi yang disampaikan, pekerjaan yang tampak di lapangan disebut masih terbatas pada pembangunan rumah genset serta pemasangan tambatan kapal. Sementara itu, keberadaan material yang diperlukan untuk pembangunan dermaga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan.
Tim juga meminta adanya klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian antara laporan progres pekerjaan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dugaan tersebut, menurut tim investigasi, perlu diverifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah seluruh laporan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Melalui surat tersebut, Ketua Tim Investigasi Gelora News Jawa Timur berharap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk menelusuri dan mengklarifikasi persoalan yang dilaporkan.
Tim menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur sangat penting, khususnya proyek yang menggunakan dana publik dari APBN maupun APBD.
Surat pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk permohonan perhatian terhadap persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Hingga berita ini ditulis, Gelora News masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dinas Perhubungan Bidang Laut Provinsi Jawa Timur, pihak penyedia jasa, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai temuan dan dugaan yang disampaikan dalam surat tersebut.
Redaksi akan terus melakukan konfirmasi kepada instansi dan pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang serta memastikan fakta-fakta di lapangan,serta akan berkoordinasi dengan DPRD Jawa Timur Komisi D yang membidangi pembangunan. [ bersambung ]
