Jakarta, GeloraNews – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
Budi Arie membenarkan informasi pengunduran diri Gibran ketika dikonfirmasi awak media di Jakarta.
“Betul,” ujar Budi Arie singkat saat ditanya mengenai kabar mundurnya Gibran, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut muncul setelah Gibran sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran sebagai respons terhadap perkembangan persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, perkembangan ini berlangsung ketika tekanan politik di DPR semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi diketahui telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan jabatan Wakil Presiden Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian publik setelah muncul putusan MA dan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Meski demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran masih memerlukan kejelasan mengenai proses administrasi dan ketatanegaraan sesuai mekanisme yang berlaku.
Publik kini menantikan keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Wakil Presiden terkait kelanjutan proses tersebut, termasuk mekanisme konstitusional apabila pengunduran diri benar-benar diproses secara resmi.
About the Author
