Jakarta, GeloraNews – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Informasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut disampaikan oleh sumber yang disebut sebagai orang dekat Gibran kepada CNN Indonesia. Surat itu dikabarkan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, juga membenarkan kabar pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi awak media.
“Betul,” kata Budi Arie singkat, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran dalam menghadapi dinamika hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Salah satunya memberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga semakin berkembang. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan jabatan Wakil Presiden Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara langsung mengenai kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Terkait mekanisme ketatanegaraan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Apabila pengunduran diri telah disampaikan secara resmi kepada MPR dan terjadi kekosongan jabatan, MPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari. Presiden nantinya mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Hingga Kamis (12/11/2026), kabar penyerahan surat pengunduran diri telah diberitakan sejumlah media nasional dan internasional. Namun, masyarakat masih menantikan penjelasan resmi dari Istana Kepresidenan dan MPR mengenai penerimaan surat serta tahapan konstitusional selanjutnya.
Dengan demikian, persoalan pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi dinamika politik pemerintahan, tetapi juga menyangkut mekanisme konstitusi dalam menjaga keberlangsungan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
GeloraNews
About the Author
