Malang – Upaya Pemerintah Kota Malang mengantisipasi banjir melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran drainase mendapat perhatian DPRD. Pasalnya, tambahan anggaran sebesar Rp5,5 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung perbaikan infrastruktur drainase perkotaan maupun lingkungan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pembahasan PAK 2026, anggaran rehabilitasi drainase perkotaan mencapai Rp4 miliar, sedangkan drainase lingkungan sebesar Rp1 miliar.
Dengan tambahan anggaran tersebut, jumlah titik rehabilitasi drainase perkotaan yang direncanakan meningkat dari lima menjadi delapan titik. Sementara itu, panjang penanganan drainase lingkungan juga bertambah dari 2.110 meter menjadi 2.606 meter.
Sejumlah kawasan turut menjadi perhatian dalam program peningkatan kapasitas saluran, di antaranya Jalan Emas, Jalan Comal, dan Jalan Laksda Adi Sucipto. Selain itu, pembangunan dan perbaikan saluran juga dilakukan di sejumlah wilayah lain di Kota Malang.
Namun, penambahan anggaran tersebut tidak serta-merta menjamin persoalan genangan dan banjir dapat teratasi. Tantangan berikutnya justru terletak pada pelaksanaan pekerjaan, mulai dari proses pengadaan, ketepatan pengerjaan, kualitas konstruksi, hingga pengawasan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyampaikan bahwa pihaknya berencana memanggil dinas pekerjaan umum pada pekan ketiga November untuk meminta laporan realisasi program setelah APBD Perubahan. DPRD juga mendorong percepatan proses lelang karena waktu pelaksanaan yang tersisa relatif terbatas.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Pengerjaan infrastruktur yang dikebut menjelang akhir tahun berpotensi menghadapi kendala apabila perencanaan dan pengadaan tidak dilakukan secara matang. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi harus memastikan hasil pekerjaan benar-benar berfungsi.
Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai penambahan anggaran drainase harus disertai pengawasan yang ketat dan transparan. Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran daerah wajib dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan dana maupun kualitas hasil pembangunan.
“Penambahan anggaran harus bisa dibuktikan melalui hasil pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran sudah ditambah, tetapi persoalan genangan dan banjir tetap berulang. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan diawasi secara terbuka. Masyarakat juga berhak mengetahui lokasi pekerjaan, nilai anggaran, serta perkembangan realisasinya,” ujar Farel.
Selain persoalan penyelesaian proyek, evaluasi terhadap efektivitas sistem drainase juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan saluran di satu titik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila saluran lain yang terhubung masih mengalami penyumbatan, sedimentasi, atau tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Pemkot Malang juga perlu memperhatikan pemeliharaan rutin setelah proyek selesai. Normalisasi saluran, pengangkutan sampah, pengerukan sedimentasi, serta pemeriksaan kondisi saluran harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi drainase tetap terjaga, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
DPRD sebagai lembaga pengawas perlu memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Sementara itu, perangkat daerah terkait harus terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan proyek, termasuk apabila terdapat kendala teknis maupun keterlambatan.
Jangan sampai tambahan anggaran miliaran rupiah hanya menjadi respons sementara setiap kali ancaman banjir meningkat. Masyarakat membutuhkan sistem drainase yang berfungsi dalam jangka panjang, bukan sekadar proyek rehabilitasi yang selesai secara administratif, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan genangan di lapangan.
About the Author
