Rencana revitalisasi Pasar Blimbing dan Pasar Besar Kota Malang kembali mengemuka. Namun, di tengah wacana penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), persoalan mendasar terkait kepastian kerja sama dengan investor lama justru belum sepenuhnya terang.
Pemkot Malang kini mempertimbangkan KPBU sebagai alternatif untuk merealisasikan revitalisasi kedua pasar tersebut. Langkah ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyelesaian persoalan yang selama ini menghambat revitalisasi, terutama di Pasar Blimbing.
Sebelum melangkah ke skema pembiayaan baru, pemerintah daerah semestinya terlebih dahulu menuntaskan persoalan mendasar, termasuk memperjelas status hubungan kerja sama dengan investor sebelumnya. Tanpa kepastian tersebut, rencana revitalisasi berisiko kembali berkutat pada pembahasan skema tanpa kejelasan realisasi.
Pertemuan antara pemerintah kota dan investor Pasar Blimbing memang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi disebut menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun, belum adanya kejelasan mengenai hasil konkret pertemuan tersebut membuat arah penyelesaian proyek masih menyisakan tanda tanya.
Wacana KPBU pun tidak serta-merta menjadi jawaban atas persoalan revitalisasi. Skema tersebut membutuhkan perencanaan matang, kepastian hukum, pembagian risiko yang jelas, serta perhitungan kemampuan pembiayaan agar tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Di sisi lain, revitalisasi pasar bukan sekadar urusan pembangunan fisik atau mencari investor. Nasib pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar juga harus menjadi perhatian utama. Kepastian lokasi berjualan, keterjangkauan biaya, fasilitas perdagangan, hingga mekanisme relokasi perlu dijelaskan secara terbuka.
Pemkot Malang juga perlu memberikan gambaran konkret mengenai tahapan penyelesaian proyek, bukan hanya menyampaikan opsi kerja sama yang masih akan dibahas. Publik membutuhkan kepastian mengenai status investor, target waktu pelaksanaan, hingga bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lama.
Dengan demikian, penggunaan skema KPBU untuk Pasar Blimbing dan Pasar Besar seharusnya tidak berhenti sebagai wacana alternatif pembiayaan. Pemkot Malang perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa persoalan mendasar yang menghambat revitalisasi dapat diselesaikan.
Sebab, yang dibutuhkan pedagang dan masyarakat bukan sekadar rencana revitalisasi baru, melainkan kepastian kapan pasar akan dibenahi dan bagaimana prosesnya benar-benar diwujudkan.
About the Author
