MALANG – Dugaan tindakan juru parkir (jukir) yang merampas kunci kendaraan milik pengunjung di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Klojen, menjadi perhatian masyarakat. Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penataan parkir di Kota Malang.Seorang jukir bernama Ahmad Fauzi diamankan Polresta Malang Kota pada Jumat (6/11/2026), setelah videonya beredar luas di media sosial. Ia diduga terlibat dalam tindakan pengambilan kunci kendaraan milik pengunjung.
Petugas turut mengamankan Kartu Tanda Anggota (KTA) parkir dan kartu identitas yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut.Peristiwa ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan perilaku seorang jukir. Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Perhubungan, perlu mengevaluasi sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh. Sebab, kejadian yang meresahkan masyarakat dapat menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap aktivitas perparkiran masih perlu diperkuat.Keberadaan KTA maupun surat penunjukan jukir seharusnya tidak berhenti sebagai persyaratan administratif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa petugas parkir yang telah diberikan kewenangan benar-benar menjalankan tugas sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang layak, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pengguna jasa parkir.Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penertiban setelah muncul persoalan. Pengawasan langsung dan evaluasi terhadap pengelolaan parkir harus dilakukan secara konsisten.“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah masyarakat mengeluh atau sebuah kejadian menjadi viral.
Pengelolaan parkir harus diawasi sejak awal. Masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, bukan justru menghadapi tindakan yang membuat mereka merasa terancam atau dirugikan,” ujarnya.Selain pengawasan terhadap individu jukir, Dishub juga perlu memastikan kejelasan mekanisme pengaduan bagi masyarakat. Setiap laporan mengenai dugaan pungutan tidak wajar, intimidasi, maupun tindakan meresahkan harus ditindaklanjuti secara transparan.
Patroli yang ditingkatkan di kawasan keramaian juga perlu disertai pemetaan titik parkir rawan masalah dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola lokasi tersebut.Penindakan terhadap satu orang jukir dapat menjadi langkah awal, tetapi persoalan tidak akan selesai apabila pembenahan hanya dilakukan secara insidental. Pemerintah Kota Malang perlu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengguna jasa parkir merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik, bukan sekadar respons ketika persoalan menjadi perhatian luas.
About the Author
