MALANG – Rencana revitalisasi Pasar Tawangmangu Kota Malang yang belum dapat direalisasikan meski telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat perlu menjadi perhatian serius Pemkot Malang. Sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi menunjukkan bahwa rencana pembenahan pasar masih membutuhkan kesiapan yang lebih matang.
Revitalisasi pasar tidak seharusnya berhenti pada persetujuan dan rencana penganggaran. Pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan administratif maupun teknis diselesaikan agar program tersebut tidak terus tertunda. Terlebih, kondisi pasar membutuhkan perhatian, baik dari sisi kelayakan fasilitas maupun penataan kawasan di sekitarnya.
Konsep pembangunan juga harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan masyarakat. Jangan sampai revitalisasi hanya berorientasi pada perubahan fisik bangunan, tetapi justru mengabaikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Penataan lapak, akses pembeli, fasilitas pendukung, hingga tempat berjualan sementara selama proses pembangunan harus dipikirkan sejak awal.
Persoalan lain yang tidak boleh luput adalah kondisi kawasan di luar bangunan pasar. Lapak yang tidak tertata dan aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan membutuhkan penanganan yang terencana. Penertiban saja tidak cukup apabila pemerintah tidak menyediakan penataan dan solusi yang dapat diterima oleh para pedagang.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai Pemkot Malang harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan rencana revitalisasi tersebut. Menurutnya, pasar tradisional menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat sehingga pembenahannya tidak boleh dikerjakan setengah-setengah.
“Jangan sampai revitalisasi hanya ramai dibicarakan, tetapi penyelesaian persyaratannya terus tertunda. Pemerintah harus punya target yang jelas dan memastikan setiap tahapan dikerjakan. Pedagang membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan revitalisasi sebagai alasan untuk mengesampingkan kepentingan pedagang kecil. Setiap kebijakan penataan harus melibatkan mereka yang sehari-hari menggantungkan penghasilan di pasar.
Pemkot Malang perlu menjelaskan persyaratan apa saja yang masih belum terpenuhi, siapa pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya, serta kapan tahapan tersebut ditargetkan rampung. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengawasi perkembangan rencana pembangunan.
Apabila anggaran revitalisasi ditargetkan dapat dialokasikan pada 2027, maka persiapan harus dilakukan sejak sekarang. Pemerintah perlu memastikan rencana tersebut benar-benar siap dilaksanakan, bukan kembali tertunda karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan lebih awal.
About the Author
