MALANG KOTA – Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mulai terpenuhi. Tercatat, sebanyak 78 SPPG yang telah beroperasi seluruhnya sudah mengantongi sertifikat tersebut. Meski demikian, pemerintah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan tetap harus menjadi perhatian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan Hariadi mengatakan, jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS saat ini sesuai dengan total SPPG yang beroperasi di Kota Malang.
Menurutnya, sertifikasi tetap akan dilakukan ke depan seiring dengan perkembangan operasional SPPG. Hal itu untuk memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Meski seluruh SPPG yang beroperasi telah mengantongi SLHS, pemerintah perlu memastikan sertifikat tersebut benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Sebab, pemenuhan standar higiene tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen, tetapi juga harus dijaga dalam aktivitas pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Terlebih, SPPG memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan dapur maupun kualitas bahan pangan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan.
Karena itu, pengawasan berkala dan evaluasi terhadap operasional SPPG perlu terus diperkuat. Jangan sampai capaian kepemilikan sertifikat justru membuat pemerintah lengah terhadap potensi persoalan sanitasi dan keamanan pangan.
