Malang — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menjadi sorotan publik menyusul respons mereka terhadap usulan kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW yang masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Di saat para pengurus tingkat akar rumput berdarah-darah melayani warga dengan beban administratif yang kian menumpuk, pemerintah daerah justru masih berlindung di balik kata “kalkulasi” dan ruang fiskal.
Usulan kenaikan ini sejatinya disuarakan oleh sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, seperti Fraksi PKB dan PKS. Dalam draf usulan tersebut, insentif Ketua RT yang saat ini berada di angka Rp500.000 direkomendasikan naik menjadi Rp750.000 per bulan. Sementara itu, insentif Ketua RW yang mulanya Rp600.000 diusulkan naik menjadi Rp1.000.000 per bulan.
Namun, respons yang dilontarkan eksekutif terkesan klise dan mengulang narasi klasik keterbatasan anggaran. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya harus menghitung ulang kemampuan keuangan daerah sebelum mengambil keputusan final, terutama dengan adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Nanti akan kami hitung. Karena kami belum bisa melihat sejauh mana kemampuan APBD. Kalau masih ada space, akan kami sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa,” ujar Wali Kota Wahyu saat ditemui di Malang, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan senada juga menyangkut program unggulan “RT Berkelas” yang mengalokasikan anggaran Rp50 juta per RT. Sejumlah pihak sempat mewacanakan agar sebagian dana tersebut dapat diotak-atik untuk menopang kesejahteraan pengurus. Kendati demikian, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa program tersebut masih membutuhkan evaluasi ketat agar tidak salah sasaran dan tidak serta-merta dicampuradukkan dengan alokasi insentif murni.
Kritik tajam pun bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Peran Ketua RT dan RW sering kali diposisikan sebagai garda terdepan terendah yang memikul tanggung jawab sosial terberat—mulai dari pendataan kependudukan, penanganan masalah sosial, hingga menjadi tempat pengaduan pertama warga selama 24 jam penuh. Sangat ironis ketika pos anggaran untuk kesejahteraan mereka harus melalui perdebatan panjang dan diuji lewat “sisa ruang fiskal”, sementara program seremonial atau proyek fisik kerap kali mendapat prioritas tanpa hambatan berarti.
Publik kini menagih komitmen nyata Pemkot dan DPRD Kota Malang agar pembahasan APBD 2027 tidak hanya berfokus pada kepentingan elite birokrasi, tetapi benar-benar berpihak pada mereka yang bekerja di lini paling bawah.
About the Author
