MALANG — Kebijakan pengoperasian Program Angkutan Pelajar Gratis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Dewan mengingatkan agar program transportasi gratis bagi pelajar ini tetap menjaga keberlangsungan operasional angkutan kota (angkot) serta kesejahteraan para pengemudinya.
Program yang secara resmi diluncurkan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada Senin, 31 Agustus 2026 ini melibatkan sebanyak 66 armada yang melayani 15 rute khusus pelajar di Kota Malang. Layanan ini beroperasi pada jam keberangkatan sekolah pukul 05.45 WIB dan jam kepulangan pukul 14.45 WIB untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA atau sederajat. Di luar jam khusus tersebut, armada yang sama kembali beroperasi sebagai angkutan umum reguler dengan tarif normal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyambut baik program tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sejak awal program ini memiliki dua misi utama, yakni memfasilitasi transportasi pelajar sekaligus memberdayakan kembali angkutan kota yang dikonversi dari layanan bus sekolah sebelumnya.
“Manfaat kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan pelajar sebagai pengguna layanan, tetapi juga angkot dan para pengemudinya agar keberlangsungan mereka tetap terjaga,” ujar Anas.
Menanggapi dinamika di lapangan, Ketua Bidang Anti Korupsi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerrindo) Kota Malang, Farel Herawan, turut menyampaikan pandangan kritisnya. Menurut Farel, inisiatif baik dalam bentuk subsidi transportasi publik seperti ini wajib dikawal secara transparan agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru dalam tata kelola subsidi di tingkat daerah.
“Program angkutan pelajar gratis ini patut diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, Pemkot Malang harus memastikan bahwa implementasi di lapangan, termasuk pengelolaan armada dan subsidi yang diberikan, berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, serta benar-benar menyejahterakan para sopir angkot tanpa ada celah penyimpangan,” tegas Farel Herawan.
Dengan keterlibatan 66 armada dalam 15 rute yang ada, publik kini berharap Pemkot Malang mampu merumuskan skema operasional yang seimbang—di satu sisi meringankan beban pelajar dan orang tua, namun di sisi lain memberikan kepastian ekonomi bagi para sopir angkot di Kota Malang.
About the Author
