MALANG, GELORANEWS – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa menyampaikan enam tuntutan utama dan satu seruan kepada pemerintah. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan ketenagakerjaan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tuntutan agar militer kembali ke barak.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media pada Rabu (28/10/2026), aksi berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Kota Malang. Massa membawa berbagai poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Demonstran tetap menyuarakan aspirasi meskipun cuaca hujan.
Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, menyampaikan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu tuntutan utama. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan hak-hak korban, serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk tuntutannya, yang pertama adalah tetapkan bencana karhutla sebagai bencana nasional, pulihkan hak korban, dan tindak lanjut korporasi besar yang menjadi penyebab kebakaran hutan itu sendiri,” ujar Ardan dalam pemberitaan Ketik.com, Rabu (28/10/2026).
Selain persoalan lingkungan, massa juga menyoroti beban ekonomi masyarakat. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga didesak menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Di bidang ketenagakerjaan, demonstran menuntut tersedianya lapangan kerja yang layak, peningkatan upah, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya atau outsourcing. Massa turut mendorong pemberian akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan kebijakan pemerintah. Massa meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Dalam isu pertahanan dan hak asasi manusia, demonstran mendesak pengembalian militer ke barak, pengadilan terhadap pelanggar HAM berat, serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Selain enam tuntutan tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah. Seruan itu ditujukan untuk membangun persatuan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan menentang berbagai bentuk penindasan.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian pendapat di muka umum sekaligus kritik masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah setelah dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Tuntutan yang disampaikan merupakan aspirasi demonstran dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai kinerja pemerintah secara keseluruhan.
About the Author
