MALANG KOTA – Regulasi baru sektor perparkiran di Kota Malang belum bisa diterapkan secara maksimal. Meski Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran telah disahkan sejak Agustus lalu, aturan teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) masih dalam proses pembahasan.
Kondisi ini membuat implementasi sejumlah ketentuan dalam perda belum bisa berjalan optimal. Padahal, regulasi tersebut seharusnya menjadi pijakan untuk membenahi persoalan parkir yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Malang.
Belum rampungnya Perwali menunjukkan bahwa pengesahan regulasi saja belum cukup untuk menjawab persoalan di lapangan. Tanpa aturan teknis yang jelas, sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam perda berpotensi sulit diterapkan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap juru parkir (jukir), penegakan sanksi, hingga tata cara penyelenggaraan perparkiran.
Kepastian aturan teknis menjadi penting agar pengawasan tidak hanya sebatas imbauan atau penertiban sesaat. Pemkot perlu memiliki mekanisme yang jelas mengenai bagaimana jukir menjalankan tugas, bagaimana pelanggaran ditindak, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan ketentuan tersebut dipatuhi.
Di sisi lain, persoalan parkir bukan sekadar soal ketertiban kendaraan di tepi jalan. Transparansi tarif, kepastian setoran retribusi, hingga praktik parkir yang kerap dikeluhkan masyarakat juga membutuhkan pengawasan yang konsisten. Tanpa instrumen pelaksanaan yang jelas, perda berisiko hanya menjadi regulasi di atas kertas.
Pemkot Malang perlu segera menuntaskan Perwali sebagai aturan turunan Perda Nomor 2 Tahun 2026. Sebab, semakin lama aturan teknis tertunda, semakin lama pula kepastian penataan dan pengawasan perparkiran yang seharusnya bisa dirasakan masyarakat.
Pengesahan perda pada Agustus lalu semestinya menjadi awal pembenahan sektor parkir, bukan berhenti pada formalitas legislasi. Publik kini menunggu sejauh mana Pemkot Malang mampu menerjemahkan regulasi tersebut menjadi kebijakan yang benar-benar berjalan di lapangan.
