Malang — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus membanggakan klaim penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui sistem aplikasi terintegrasi bernama ODGJ Satu Pintu (O-SAPI). Dengan dalih merangkul lintas perangkat daerah—mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dispendukcapil, hingga Satpol PP—pemerintah setempat mengeklaim telah menangani sebanyak 1.600 ODGJ warga Kota Malang.
Kendati diklaim mampu memangkas alur birokrasi agar tidak saling lempar, efektivitas sistem digital ini menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan berbasis aplikasi tersebut rentan terjebak dalam formalitas administratif belaka, sementara realitas di tingkat akar rumput menunjukkan masih banyak keluarga pasien yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan mental secara berkelanjutan tanpa harus berbenturan dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, berdalih bahwa aplikasi O-SAPI diciptakan agar penanganan di lapangan memiliki alur yang jelas dan terstruktur. Menurutnya, keterlibatan berbagai dinas hingga tingkat kelurahan dan kecamatan dirancang untuk mengantisipasi ODGJ telantar di jalanan.
“O-SAPI aplikasi yang lahir setelah tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat lahir, di dalamnya ada banyak perangkat daerah dan tujuannya membuat alur penanganan tidak saling lempar,” ujar Husnul kepada wartawan di Kota Malang, Selasa, 17 November 2026.
Meski demikian, pengamat kebijakan publik menilai bahwa sistem digitalisasi tidak akan berdampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan penguatan kontrol pascaperawatan di rumah. Seringkali, pasien ODGJ yang telah mendapatkan asesmen dan dipulangkan kembali ke keluarga justru luput dari pemantauan jangka panjang akibat minimnya edukasi serta stigma sosial yang masih melekat di masyarakat.
Pihak Dinkes mengeklaim bahwa tahapan penanganan dimulai dari fase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) hingga berkembang menjadi ODGJ, dengan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemkot Malang melalui Puskesmas masing-masing wilayah. Namun, realitas sosial membuktikan bahwa beban psikologis dan ekonomi terbesar justru ditanggung oleh pihak keluarga yang kerap merasa sendirian menghadapi kekambuhan pasien.
“Kelanjutan berikutnya ada di wilayah. Masing-masing Puskesmas memantau kondisinya, obatnya. Itu semua penanganannya Pemkot Malang yang membiayai,” tutur Husnul.
Kritik tajam pun diarahkan agar Pemkot Malang tidak sekadar berpuas diri dengan angka statistik 1.600 pasien yang masuk dalam sistem aplikasi. Tanpa adanya evaluasi berkala yang transparan serta pelibatan psikolog klinis secara merata di setiap kelurahan, aplikasi O-SAPI dikhawatirkan hanya menjadi menara gading birokrasi yang elok di atas layar gawai, namun tumpul dalam menyelesaikan akar persoalan kesehatan mental warga secara holistik.
