Malang – Dugaan tindakan perundungan atau bullying terhadap seorang siswa di salah satu sekolah dasar swasta di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi perhatian publik. Kasus yang mencuat melalui media sosial tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Informasi yang beredar menyebut seorang siswa diduga mengalami kekerasan fisik berupa tendangan berulang kali oleh teman sekolahnya. Bahkan, terdapat pula informasi mengenai dugaan tindakan berbahaya terhadap siswa lain. Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih perlu ditelusuri dan dipastikan kebenarannya oleh pihak berwenang.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah pihak keluarga terduga korban disebut menolak penyelesaian secara kekeluargaan yang diinginkan pihak sekolah. Keluarga menginginkan persoalan tersebut ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Menanggapi informasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyatakan akan melakukan penelusuran. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa status sekolah sebagai lembaga pendidikan swasta tidak membuat pengawasannya berada di luar kewenangan Disdikbud Kota Malang. Pihaknya berencana memanggil sekolah terkait untuk mengklarifikasi dan menelusuri kejadian tersebut.
Apabila dugaan perundungan terbukti, penanganan akan dilakukan sesuai kebutuhan kasus, termasuk kemungkinan melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Disdikbud juga menyampaikan bahwa penguatan sosialisasi mengenai budaya sekolah aman dan nyaman akan terus dilakukan.
Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai dugaan perundungan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak boleh hanya bergantung pada laporan orang tua atau menunggu suatu kejadian menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah kasus perundungan viral di media sosial. Sekolah harus memiliki sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan yang benar-benar berjalan. Ketika ada dugaan kekerasan terhadap siswa, keselamatan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas, bukan justru terburu-buru mendorong penyelesaian secara kekeluargaan,” ujar Farel.
Ia juga mendorong Disdikbud Kota Malang melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pencegahan dan penanganan perundungan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Sosialisasi antiperundungan perlu disertai mekanisme pelaporan yang mudah diakses, pendampingan bagi korban, serta tindak lanjut yang jelas terhadap setiap pengaduan.
Persoalan perundungan tidak dapat dipandang sebagai konflik biasa antarsiswa. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah berpotensi memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan keberlangsungan pendidikan anak. Karena itu, setiap laporan harus diperiksa secara objektif dengan tetap melindungi identitas serta hak anak yang terlibat.
Pemkot Malang melalui Disdikbud juga perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki prosedur penanganan yang jelas. Pihak sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, sekaligus memberikan ruang bagi siswa dan orang tua untuk melaporkan dugaan kekerasan tanpa rasa takut atau tekanan.
Di sisi lain, proses penelusuran harus tetap memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan. Identitas anak, baik yang diduga menjadi korban maupun terduga pelaku, harus dijaga agar tidak menimbulkan stigma maupun dampak lanjutan.
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan sosialisasi antiperundungan sebagai bentuk pencegahan. Pengawasan, mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, serta evaluasi berkala harus menjadi bagian dari sistem perlindungan anak di sekolah.
Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar justru menjadi tempat anak mengalami kekerasan. Pemkot Malang perlu memastikan bahwa perlindungan peserta didik bukan sekadar program formalitas, melainkan tanggung jawab yang benar-benar dijalankan oleh setiap satuan pendidikan.
