MALANG – Penyegelan lima tiang reklame di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Dieng pada Rabu (11/11/2026) kembali menyoroti persoalan pengawasan pemasangan reklame di Kota Malang. Keberadaan tiang-tiang tersebut diketahui memiliki indikasi ketidaksesuaian lokasi pemasangan dengan dokumen perjanjian kerja sama (PKS).
DLH Kota Malang menjelaskan bahwa pemasangan reklame di kawasan RTH pada dasarnya diperbolehkan apabila didahului PKS yang juga mendukung pemeliharaan taman. Namun, dalam kasus ini, dokumen PKS disebut mencantumkan lokasi pemasangan di ruang milik jalan (Rumija), bukan di area RTH tempat tiang reklame berdiri.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan dokumen dan pengawasan di lapangan. Ketidaksesuaian lokasi semestinya dapat diketahui sebelum tiang reklame dipasang, bukan setelah bangunan berdiri dan kemudian dilakukan penyegelan.
Pemerintah Kota Malang perlu memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada penyegelan semata. Perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengajuan, persetujuan, hingga pengawasan pemasangan reklame. Jika ditemukan kekeliruan dalam administrasi maupun pelaksanaan, pemerintah harus menjelaskan pihak yang bertanggung jawab serta langkah perbaikannya.
Ruang terbuka hijau merupakan fasilitas publik yang keberadaannya perlu dijaga. Pemanfaatannya untuk kepentingan reklame tidak boleh mengabaikan fungsi taman, ketertiban tata ruang, dan kepentingan masyarakat. Kerja sama dengan pihak swasta juga harus dilaksanakan secara tertib dan transparan.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan muncul dan menjadi perhatian publik. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, mulai dari pemeriksaan dokumen sampai pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai fasilitas publik dimanfaatkan tanpa pengawasan yang jelas,” ujarnya.
Pemkot Malang perlu membuka penjelasan mengenai proses terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana izin dan kerja sama dapat berjalan sementara lokasi pemasangan di lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaannya.
About the Author
