Malang – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang masih mempertahankan foto Wakil Presiden (Wapres) ke-14 Gibran Rakabuming Raka di lingkungan instansi pemerintahan menuai sorotan kritis. Langkah menunggu instruksi tertulis dari pemerintah pusat dinilai mencerminkan birokrasi daerah yang terlalu kaku di tengah dinamika ketatanegaraan yang sudah berjalan.
Pengamat kebijakan publik asal Malang, Dr. Ahmad Fauzi, menilai alasan prosedural yang disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memang normatif secara administratif, tetapi kurang responsif terhadap fakta politik nasional. Menurutnya, publik membutuhkan kejelasan simbolik dari pemerintah daerah setelah adanya pengunduran diri pejabat tinggi negara.
“Secara administratif, menunggu surat edaran atau hitam di atas putih memang aman bagi birokrat. Namun, di mata publik, sikap terlalu menunggu seperti ini terkesan lamban dan kurang peka membaca situasi kenegaraan yang faktual,” ujar Fauzi saat dimintai tanggapan di Malang, Selasa (17/11/2026).
Fauzi membandingkan sikap eksekutif tersebut dengan langkah DPRD Kota Malang yang telah lebih dulu menurunkan foto Wapres di gedung dewan. Perbedaan sikap antarlembaga di satu daerah ini dikhawatirkan justru memicu kebingungan di masyarakat maupun di tingkat satuan pendidikan.
“DPRD sudah mengambil langkah cepat sebagai bentuk penyesuaian simbol negara. Kalau eksekutif masih bertahan dengan alasan menunggu instruksi, akhirnya muncul dualisme sikap di daerah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pihaknya belum menurunkan foto Wapres Gibran Rakabuming Raka karena belum ada ketentuan tertulis dari pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan menyusul kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.
“Kita tunggu semuanya, kan ada mekanisme. Kita ini daerah tentu harus ada hitam di atas putih untuk bisa menurunkan ini,” kata Wahyu di Kota Malang, Jumat (13/11/2026).
Wahyu beralasan, Pemkot Malang tidak ingin mengambil kebijakan secara gegabah tanpa dasar aturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Ia pun menghormati langkah berbeda yang diambil oleh DPRD Kota Malang sebagai kewenangan internal lembaga legislatif.
“Jangan ujug-ujug, berdasarkan kita kemarin yang kita turunkan tidak ada dasar, nanti kita juga ada masalah. Jadi kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat,” tegas Wahyu.
Meski demikian, Wahyu memastikan roda pemerintahan dan pelaksanaan program pusat di Kota Malang tetap berjalan kondusif tanpa hambatan. Ia menyatakan jajaran Pemkot Malang siap menindaklanjuti penurunan foto hingga ke sekolah-sekolah begitu regulasi resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.
