GELORANEWS, JAKARTA – Nasib Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso menjadi sorotan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sidang etik tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan secara tertutup. Eko Hadi merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang tersebut. Ia menyebut proses persidangan masih berlangsung saat memberikan keterangan kepada wartawan.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam persidangan tersebut, Eko Hadi diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu disebut berkaitan dengan tugas Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Polri juga memastikan tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Kasus ini sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, termasuk pejabat pemerintah, tokoh politik, pengusaha, insan media, dan tokoh masyarakat.
Sebelum Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Putusan terhadap Ahrie Sonta kini menjadi perhatian dalam perkembangan perkara tersebut. Namun, nasib Eko Hadi belum dapat dipastikan karena sidang etiknya masih berlangsung.
Hingga berita ini ditulis pada Selasa (17/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai putusan sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso. Hasil persidangan tersebut akan menjadi salah satu penentu kelanjutan pertanggungjawaban etiknya sebagai anggota Polri.
Sumber: Divisi Humas Polri, keterangan Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dan perkembangan pemberitaan media nasional.
GeloraNews
