Malang – Dugaan praktik jual beli kios atau bedak di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang, Kota Malang, menjadi sorotan. Nilai transaksi yang diadukan masyarakat disebut mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk satu kios berukuran 4 x 7 meter. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pembangunan, pengelolaan dana, hingga mekanisme pembagian kios di atas lahan milik Pemerintah Kota Malang.
Sorotan tersebut kembali menguat setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang meminta pemerintah daerah membuka informasi secara terperinci mengenai pengelolaan lokasi relokasi. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menilai penjelasan Wali Kota Malang dalam dokumen jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027 masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Dalam dokumen tersebut, Pemkot Malang menyatakan tidak melakukan pungutan biaya relokasi kepada pedagang. Pembangunan kios disebut dilakukan secara swadaya oleh paguyuban pedagang. Sementara itu, pendataan pedagang lama, pedagang baru, serta jumlah keseluruhan kios masih dalam proses verifikasi dan validasi faktual.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab pertanyaan mengenai munculnya informasi transaksi kios dengan nilai ratusan juta rupiah. Terlebih, lokasi pembangunan berada di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang.
Persoalan ini sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Malang setelah melakukan inspeksi mendadak pada Maret 2026. Dalam peninjauan tersebut, DPRD memperoleh informasi mengenai dugaan jual beli lapak yang melibatkan pihak ketiga. Padahal, sebelumnya pembangunan tempat relokasi disebut akan dilakukan secara swadaya oleh pedagang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mempertanyakan mekanisme pembangunan tersebut, termasuk kemungkinan adanya transaksi kios di atas lahan yang statusnya masih disewa oleh pemerintah daerah. DPRD kemudian berencana meminta penjelasan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, ketika pembangunan dilakukan di atas aset pemerintah daerah, seluruh mekanisme pemanfaatan lahan, pembangunan kios, hingga penempatan pedagang harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah harus membuka secara transparan bagaimana mekanisme pembangunan dan pembagian kios tersebut. Jika memang dilakukan melalui swadaya pedagang, harus jelas berapa dana yang dihimpun, siapa yang mengelola, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul informasi transaksi hingga ratusan juta rupiah, sementara dasar hukum dan mekanismenya belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Farel.
Ia juga mendorong agar Pemkot Malang melakukan evaluasi terhadap legalitas pembangunan kios di atas aset daerah. Kejelasan status pemanfaatan lahan menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.
Selain transparansi pembangunan, persoalan hak pedagang lama juga perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah harus memastikan siapa saja yang berhak memperoleh tempat relokasi, berapa jumlah pedagang yang telah terdata, serta bagaimana mekanisme penempatan antara pedagang lama dan pedagang baru.
Ketidakjelasan data tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak segera diselesaikan. Pedagang yang selama ini beraktivitas di Pasar Induk Gadang membutuhkan kepastian tempat usaha, bukan justru menghadapi ketidakpastian mengenai akses terhadap kios di lokasi relokasi.
Fraksi PKB juga mempertanyakan rincian jumlah kios berdasarkan ukuran, yakni 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter. Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan total biaya pembangunan, jumlah dana swadaya yang dihimpun, serta dasar hukum pembangunan yang dilakukan oleh paguyuban pedagang.
Persoalan ini semakin penting karena Pemkot Malang juga menyampaikan adanya dukungan anggaran untuk kebutuhan audit hukum atau legal due diligence, pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di Pasar Induk Gadang dan Pasar Blimbing. Namun, rincian besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian masih perlu diperjelas.
Pemkot Malang perlu segera memberikan penjelasan menyeluruh agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah. Keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut besaran biaya, tetapi juga kepastian aturan, legalitas pembangunan, dan perlindungan terhadap hak para pedagang.
Jangan sampai relokasi yang seharusnya menjadi solusi bagi pedagang justru memunculkan persoalan baru akibat ketidakjelasan mekanisme dan tata kelola. Pemerintah harus memastikan bahwa pemanfaatan aset daerah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
