MALANG – Aktivitas parkir di bawah Flyover Mergosono kembali menjadi perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang berencana melakukan penertiban terhadap aktivitas parkir yang melanggar ketentuan di kawasan tersebut. Sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan memberikan sosialisasi dan teguran kepada masyarakat maupun juru parkir (jukir).
Penertiban direncanakan berlangsung secara bertahap dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022. Apabila sosialisasi dan teguran tidak diindahkan, petugas akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dishub juga berencana memperkuat pengawasan melalui operasi gabungan. Dalam dua pekan, direncanakan delapan kali operasi untuk menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan pelanggaran parkir di Kota Malang.
Namun, penertiban kawasan bawah flyover tidak boleh hanya berorientasi pada pembubaran kendaraan dan pemberian teguran kepada jukir. Pemerintah harus memastikan persoalan parkir liar ditangani sampai ke akar permasalahannya, termasuk keberadaan pihak-pihak yang mengelola parkir tanpa kewenangan yang jelas.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai Dishub perlu menunjukkan keseriusan dalam membenahi tata kelola perparkiran. Menurutnya, sosialisasi memang diperlukan, tetapi harus diikuti pengawasan dan penindakan yang konsisten.
“Jangan sampai penertiban hanya ramai di awal, kemudian beberapa waktu setelahnya aktivitas yang sama kembali terjadi. Pemerintah harus tegas dan konsisten. Kalau memang lokasi tersebut dilarang untuk parkir, pastikan tidak ada lagi pihak yang mengelola parkir secara sembarangan dan menarik uang dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan identitas dan legalitas setiap jukir yang bertugas. Jangan sampai masyarakat diminta membayar parkir oleh orang yang tidak memiliki penugasan resmi, terlebih apabila tarif yang diminta tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui operasi gabungan sesekali. Dishub perlu melakukan pemantauan rutin, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pungutan liar dan praktik parkir ilegal.
Pemkot Malang juga perlu memberikan kejelasan mengenai titik-titik yang diperbolehkan dan dilarang untuk parkir. Dengan demikian, masyarakat tidak menjadi korban ketidakjelasan aturan maupun praktik pungutan oleh oknum yang memanfaatkan situasi.
Penertiban di bawah Flyover Mergosono seharusnya menjadi langkah awal pembenahan perparkiran secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan jukir dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi harus memastikan ketertiban benar-benar terwujud dan masyarakat terlindungi dari pungutan liar.
