Kota Malang segera menghadirkan program angkutan pelajar gratis yang direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2026. Program tersebut disiapkan sebagai upaya mendukung akses transportasi aman dan terjangkau bagi pelajar sekaligus meningkatkan kesejahteraan sopir angkutan kota (angkot).
Berdasarkan informasi yang dihimpun GeloraNews, sebanyak 80 armada angkot disiapkan untuk melayani rute pelajar di sejumlah wilayah Kota Malang. Program ini menggunakan trayek angkot yang sudah ada dengan tambahan layanan menuju kawasan Kedungkandang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bambang Wijanarko, mengatakan program tersebut masih dalam tahap finalisasi regulasi dan teknis operasional.
“Saat ini proses administrasi dan penyusunan payung hukum terus berjalan. Target kami layanan angkutan pelajar gratis dapat mulai beroperasi pada Juli 2026,” ujar Bambang kepada GeloraNews
Menurutnya, pelajar nantinya dapat menggunakan layanan angkot tanpa dipungut biaya. Subsidi operasional akan disalurkan pemerintah melalui paguyuban angkot berdasarkan jarak tempuh perjalanan.
“Tarif subsidi yang disepakati sebesar Rp6.000 per kilometer. Sopir juga wajib mengikuti SOP pelayanan, termasuk kesiapan armada sejak pukul 05.00 WIB,” jelasnya.
Dalam skema operasional, angkot akan difokuskan melayani pelajar pada jam masuk dan pulang sekolah. Pemerintah daerah berharap program ini mampu menekan angka penggunaan kendaraan pribadi di kalangan pelajar serta mengurangi kemacetan di kawasan sekolah.
Ketua Paguyuban Angkot Malang Raya, Suyono, menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai program subsidi dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha sopir angkot yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penumpang.
“Kalau program ini berjalan baik, sopir bisa mendapatkan tambahan pendapatan dan armada kembali produktif,” katanya.
Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pengemudi, program ini juga diharapkan meningkatkan keselamatan transportasi bagi pelajar. Pemerintah Kota Malang menargetkan seluruh armada yang terlibat telah lolos seleksi kelayakan dan memenuhi standar keamanan sebelum mulai beroperasi.
Hingga kini, proses persetujuan regulasi terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) masih dibahas bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan rampung sebelum implementasi tahun depan.
Editor: GeloraNews
