MALANG – Sekitar 50 hingga 60 jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Malang diperkirakan kosong pada 2027 karena sejumlah pejabat memasuki masa pensiun. Kekosongan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Malang untuk membenahi proses pengisian jabatan, bukan sekadar mencari pengganti agar posisi segera terisi.
Jabatan yang berpotensi kosong mencakup berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga kepala perangkat daerah. Sejumlah posisi strategis juga diperkirakan ditinggalkan pejabat yang memasuki masa pensiun.
Sekretaris BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menyebut dua pejabat akan pensiun pada Desember 2026, yakni Kepala Dishub Widjaja Saleh Putra dan Camat Kedungkandang Fahmi Fauzan. Pada 2027, sejumlah pejabat lain juga menyusul, termasuk kepala BKAD, Bapenda, serta Disdikbud.
Pemkot Malang kini perlu memastikan mekanisme pengisian jabatan dilakukan secara cermat dan berdasarkan kebutuhan organisasi. Pilihan melalui manajemen talenta maupun tim seleksi harus benar-benar menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi, rekam jejak, integritas, serta pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Jangan sampai pengisian jabatan hanya menjadi urusan menempatkan seseorang pada kursi yang kosong. Setiap posisi pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Karena itu, orang yang dipilih harus memiliki kapasitas dan kesediaan untuk bekerja, bukan sekadar kedekatan, kepentingan, atau pertimbangan di luar kemampuan profesional.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pejabat.
“Jangan hanya berpikir bagaimana jabatan yang kosong segera terisi. Yang lebih penting adalah siapa yang benar-benar mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Pilih orang yang punya kapasitas, integritas, dan mau bekerja untuk rakyat. Jangan sampai masyarakat harus menanggung akibat dari keputusan pengangkatan yang tidak mempertimbangkan kemampuan,” ujarnya.
Pengisian jabatan juga harus disertai ukuran kinerja yang jelas. Pejabat yang terpilih perlu memiliki target kerja, mampu menyelesaikan persoalan di bidangnya, serta terbuka terhadap evaluasi. Dengan begitu, proses pengangkatan tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi berlanjut pada tanggung jawab nyata.
Pemkot Malang perlu menjadikan momentum pensiun massal ini sebagai kesempatan memperkuat kualitas birokrasi. Sebab, pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya struktur organisasi, tetapi juga oleh kapasitas orang-orang yang mengisinya dan keberpihakan mereka terhadap pelayanan masyarakat.
About the Author
