GeloraNews
Selasa, 30 Juni 2026
Jakarta – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat. Di sejumlah daerah, tidak sedikit warga yang mempertanyakan lamanya proses pendataan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas Badan Pusat Statistik (BPS). Mulai dari identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omzet, aset, hingga penggunaan teknologi menjadi bagian dari informasi yang dikumpulkan selama wawancara berlangsung.
Bagi sebagian masyarakat, proses tersebut dinilai cukup menyita waktu. Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), setiap pertanyaan memiliki tujuan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sensus Ekonomi merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha nonpertanian yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.
Data yang dikumpulkan nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, memetakan potensi usaha di setiap daerah, menghitung struktur perekonomian nasional maupun daerah, serta memperbarui basis data usaha yang digunakan dalam berbagai survei ekonomi berikutnya.
Lamanya proses wawancara juga dipengaruhi oleh jenis usaha yang didata. Semakin kompleks kegiatan usaha yang dijalankan, semakin banyak pula informasi yang perlu diverifikasi oleh petugas. Selain memastikan jawaban responden sesuai kondisi sebenarnya, petugas juga harus mengelompokkan jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku statistik sehingga hasil sensus memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Pelaksanaan sensus ekonomi memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Data yang diperoleh menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan, penyaluran bantuan bagi pelaku usaha, penyusunan kebijakan investasi, hingga pengembangan sektor usaha yang memiliki potensi besar di setiap wilayah. Dunia usaha juga dapat memanfaatkan hasil sensus sebagai referensi untuk melihat perkembangan pasar dan peluang investasi.
Di sisi lain, pelaksanaan sensus ekonomi juga memunculkan sejumlah tanggapan dari masyarakat. Sebagian responden mengaku merasa lelah karena banyaknya pertanyaan yang harus dijawab dalam satu kali wawancara. Ada pula yang menyampaikan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi dan informasi usaha yang diberikan kepada petugas.
Menanggapi hal tersebut, BPS menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kerahasiaan data responden dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi yang diberikan tidak dipublikasikan secara individu, melainkan disajikan dalam bentuk data statistik secara agregat.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan jawaban yang benar dan lengkap. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin baik pula kualitas kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun pembangunan di daerah.
Narasumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI melalui publikasi resmi mengenai Sensus Ekonomi dan metodologi pendataan.
Penulis: GeloraNews
