MALANG — Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana menggelar retreat bagi ratusan kepala sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Kegiatan yang disebut sebagai bagian dari pembinaan tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober atau November 2026.
Sebanyak 345 kepala sekolah akan menjadi peserta. Rinciannya, 225 kepala sekolah berasal dari sekolah negeri, sementara 120 lainnya berasal dari sekolah swasta. Retreat tersebut dirancang berlangsung selama satu hari dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp300 juta.
Rencana penggunaan anggaran tersebut menjadi perhatian karena nilai yang disiapkan cukup besar untuk sebuah kegiatan yang hanya berlangsung dalam waktu satu hari. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan tersebut sebanding dengan hasil yang nantinya diperoleh, terlebih anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan daerah.
Jika dihitung secara sederhana, anggaran sekitar Rp300 juta untuk 345 peserta setara dengan kurang lebih Rp870 ribu per peserta. Angka tersebut tentu belum serta-merta menunjukkan adanya persoalan dalam penggunaan anggaran, karena masih bergantung pada komponen pembiayaan yang disiapkan. Namun, besaran tersebut membuat transparansi mengenai rincian kegiatan menjadi penting.
Masyarakat berhak mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut dialokasikan. Mulai dari kebutuhan tempat kegiatan, konsumsi, materi pembinaan, narasumber, hingga kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan retreat. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah anggaran yang dikeluarkan memang proporsional dengan manfaat yang diberikan.
Di sisi lain, pembinaan kepala sekolah memang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memimpin tenaga pendidik, mengelola sekolah, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata mengenai perlu atau tidaknya retreat dilaksanakan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan kegiatan tersebut menghasilkan perubahan yang konkret setelah para peserta kembali ke sekolah masing-masing.
Kegiatan satu hari tentu memiliki keterbatasan jika tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menyiapkan tindak lanjut yang jelas agar retreat tidak berhenti sebagai agenda pembinaan sesaat tanpa ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Terlebih, sektor pendidikan memiliki kebutuhan yang jauh lebih luas. Pemerintah Kota Malang perlu memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sekolah dan peserta didik.
Retreat kepala sekolah tersebut pada akhirnya tidak cukup hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan. Efektivitasnya perlu dilihat dari hasil dan tindak lanjut yang muncul setelah kegiatan selesai. Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah hanya menghasilkan kegiatan yang selesai dalam satu hari, sementara dampaknya terhadap kualitas pendidikan belum jelas.
About the Author
