Malang – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelarkan kegiatan retreat beranggaran Rp 300 juta untuk 345 kepala sekolah negeri dan swasta memicu gelombang kritik dari kalangan pengamat pendidikan dan masyarakat.
Kebijakan yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang usai mencuatnya kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah ini dinilai dinilai tak sentuh akar masalah dan sekadar pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai langkah Pemkot Malang menggelar pelatihan bernuansa militer tersebut sebagai respons seremonial yang salah sasaran.
Menurutnya, pembenahan karakter dan manajemen penanganan kekerasan di sekolah tidak bisa diselesaikan secara mendadak melalui kegiatan pembinaan jangka pendek.
“Kasus kekerasan pendidik terhadap siswa itu masalah kesadaran hukum, etika profesi, dan sistem pengawasan yang lemah di sekolah. Menghabiskan anggaran Rp 300 juta untuk acara pembinaan ala militer dalam sehari dua hari jelas pemborosan APBD dan tidak menjawab akar persoalan,” ujar Ubaid saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).
Ubaid menuturkan, ketimbang mengalokasikan ratusan juta rupiah untuk mengumpulkan ratusan kepala sekolah di satu gedung, Pemkot Malang seharusnya memperkuat mekanisme pengawasan internal serta perlindungan anak yang berkelanjutan. Ia juga mendorong Pemkot untuk mengalokasikan anggaran tersebut pada hal yang lebih substantif, seperti pembenahan sarana pendidikan atau pelatihan pencegahan perundungan bagi tenaga pendidik secara bertahap.
“Uang Rp 300 juta itu uang rakyat. Jangan sampai kesan yang ditangkap publik adalah Pemkot Malang hanya ingin terlihat bekerja cepat setelah ada kasus viral, tapi dampaknya nol besar bagi keselamatan siswa di sekolah,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengonfirmasi alokasi dana sebesar Rp 300 juta dari APBD untuk agenda retreat bagi 345 kepala sekolah pada Selasa (6/10/2026). Kegiatan yang rencananya digelar di Gedung Islamic Center tanpa menginap tersebut dirancang mencakup materi dalam kelas serta pembinaan fisik ala militer sebagai ajang evaluasi dan penekanan kembali tugas kepala sekolah dalam melayani siswa.
