Malang – Ratusan atlet pelajar Kota Malang terancam tidak dapat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026 secara penuh. Dari lebih dari 400 atlet yang diusulkan berbagai cabang olahraga, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini hanya mampu membiayai sekitar 200 atlet.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Arif Tri Sastyawan mengatakan, anggaran yang tersedia untuk keberangkatan kontingen sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan atlet dan official, mulai dari jersey, akomodasi hingga transportasi.
Keterbatasan anggaran membuat Disporapar harus menerapkan skala prioritas. Atlet yang diberangkatkan akan ditentukan berdasarkan rekomendasi masing-masing cabang olahraga, terutama mereka yang dinilai memiliki peluang meraih medali. Atlet yang tidak masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah masih dapat berangkat secara mandiri dengan biaya sendiri.
Kondisi tersebut mendapat sorotan karena atlet yang telah menjalani proses pembinaan dan berpotensi mewakili Kota Malang tidak seluruhnya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah atlet yang tetap ingin bertanding harus menanggung kebutuhan keberangkatannya secara mandiri.
Aktivis Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya Pemkot Malang mengevaluasi kembali perencanaan anggaran pembinaan olahraga pelajar.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat beban pembinaan beralih kepada orang tua atlet. Kalau mereka tetap membawa nama Kota Malang dalam pertandingan, pemerintah seharusnya punya skema yang jelas, baik soal pembiayaan, perlindungan maupun penghargaan atas prestasi mereka. Pemkot perlu mengevaluasi apakah alokasi anggaran olahraga saat ini sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan atlet di lapangan,” ujar Farel.
Sebelumnya, anggaran keberangkatan kontingen disebut hanya sekitar Rp400 juta. Setelah pembahasan bersama DPRD Kota Malang, anggaran kemudian bertambah menjadi sekitar Rp1 miliar. Namun, jumlah tersebut tetap belum mencukupi untuk memberangkatkan seluruh atlet yang diusulkan cabang olahraga.
POPDA XV Jawa Timur 2026 sendiri digelar di tiga wilayah, yakni Ngawi sebagai tuan rumah utama serta Surabaya dan Kediri sebagai tuan rumah penyangga. Kondisi tersebut turut membuat kebutuhan akomodasi kontingen semakin besar.
Dengan masih terbatasnya kuota pembiayaan, Pemkot Malang kini harus memastikan kebijakan seleksi atlet tidak menimbulkan persoalan baru. Selain menentukan siapa yang diberangkatkan, pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai hak dan dukungan bagi atlet yang tetap bertanding secara mandiri membawa nama Kota Malang.
About the Author
