MALANG KOTA – Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang pada 2027 mendatang memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah kota dalam mengatasi minimnya ruang hijau. Pasalnya, hingga saat ini, ketersediaan RTH di Kota Malang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTH memang telah dituntaskan. Namun, penyelesaian regulasi tersebut belum serta-merta menjawab persoalan utama, yakni keterbatasan lahan hijau di tengah perkembangan pembangunan perkotaan yang terus berlangsung.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang pada 2026, luasan RTH baru mencapai sekitar 17,73 persen dari total wilayah kota. Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan penyediaan RTH sebesar 30 persen, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan RTH bukan sekadar membutuhkan payung hukum, melainkan juga langkah konkret pemerintah dalam menyediakan, mempertahankan, dan mengawasi keberadaan ruang hijau.
Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa Ranperda RTH saat ini masih dalam tahap finalisasi. Apabila tidak terdapat kendala, regulasi tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
Meski demikian, masyarakat perlu mempertanyakan sejauh mana pemerintah akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengatasi kekurangan RTH. Jangan sampai penyusunan regulasi justru menjadi capaian administratif tanpa diikuti peningkatan luasan ruang hijau secara nyata.
Terlebih, keterbatasan RTH memiliki dampak langsung terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Mulai dari berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya suhu kawasan perkotaan, hingga terbatasnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
