GELORANEWS | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi babak baru perjalanan panjang regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun di parlemen.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri seluruh pimpinan DPR. Sebanyak 361 anggota DPR tercatat hadir dari total 573 anggota.
Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan kemudian disampaikan oleh peserta rapat dan ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, akademisi, pakar, serta berbagai organisasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam memperkuat upaya penegakan hukum di Indonesia.
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mengenai pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Berdasarkan laporan pembahasan Komisi III DPR, mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Regulasi ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik agar hak-hak mereka tidak dirugikan.
UU tersebut mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menjelaskan bahwa aturan tersebut dapat menjangkau aset yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi, seperti perjudian daring, investasi bodong, dan penipuan berkedok layanan perjalanan haji maupun umrah.
“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Selain mengatur mekanisme perampasan, undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset yang telah disita. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan hukum.
Regulasi ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan dan Perampasan Aset yang nantinya bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.
Meski demikian, pengesahan UU Perampasan Aset masih menyisakan sejumlah perhatian terkait substansi dan penerapannya. Salah satunya adalah tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Azhim, mengkritik keputusan tersebut. Ia mempertanyakan alasan DPR tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak wajar dalam regulasi tersebut.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa konsep tersebut menimbulkan perdebatan dan pertimbangan terkait hak asasi manusia.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memiliki landasan regulasi baru yang diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.
Namun, efektivitas pelaksanaannya akan sangat bergantung pada aturan pelaksanaan, transparansi pengelolaan aset, independensi aparat, serta kepatuhan terhadap proses hukum dan perlindungan hak warga negara.
Pengesahan undang-undang ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam agenda legislasi nasional 2026. Masyarakat kini menantikan bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara konsisten, adil, dan tidak disalahgunakan dalam proses penegakan hukum.
