MALANG — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Kota Malang pada Rabu (28/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Massa menilai kedua program tersebut perlu dikaji kembali dari sisi pelaksanaan, efektivitas, dan penggunaan anggaran negara. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran serta meminta agar program yang dinilai bermasalah tidak terus dijalankan tanpa evaluasi.
Desakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program berskala nasional yang menggunakan anggaran publik semestinya disertai perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap program-program tersebut, terutama terkait penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.
“Program pemerintah yang menggunakan uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan data dan hasil pelaksanaan, bukan sekadar mempertahankan program tanpa menjelaskan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Farel.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga perlu menjelaskan capaian program, kendala pelaksanaan, kelompok masyarakat yang menerima manfaat, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
Terkait tuntutan penghentian MBG dan pembubaran Kopdes Merah Putih, pemerintah perlu memberikan tanggapan dengan menyampaikan data pelaksanaan dan hasil evaluasi yang dapat diperiksa publik. Dengan demikian, perdebatan mengenai keberlanjutan kedua program dapat dibahas berdasarkan bukti, bukan sekadar klaim dari pihak yang mendukung maupun menolak.
Aksi mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik membutuhkan pengawasan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap program yang menggunakan uang negara memiliki tujuan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan pertanggungjawaban yang terbuka.
Pada akhirnya, yang perlu dijawab bukan hanya apakah suatu program harus dilanjutkan atau dihentikan, tetapi juga apakah pelaksanaannya efektif, tepat sasaran, dan sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
About the Author
