Geloranews, MALANG — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang bakal menggelar forum lintas sektor bertajuk “Kopi Senja” untuk membahas berbagai isu sosial di ruang publik memantik tanggapan kritis dari akademisi dan pengamat kebijakan publik. Program yang digadang-gadang menjadi ruang diskusi informal tersebut dinilai berpotensi hanya menjadi agenda seremonial tanpa melahirkan eksekusi konkret di lapangan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB), Dr. Suryadi M.Si, menyayangkan pola pendekatan pemerintah daerah yang kerap terjebak pada pembuatan wadah diskusi baru ketimbang memperkuat fungsi kanal pengaduan dan mekanisme penanganan yang sudah ada. Menurutnya, persoalan sosial seperti anak jalanan, fasilitas umum, hingga ketertiban ruang publik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar ruang obrolan di waktu sore.
“Diskusi lintas sektor itu bagus, tapi publik sudah jenuh dengan formalitas yang dibungkus kesan santai. Jangan sampai Kopi Senja ini cuma jadi panggung seremonial dan sekadar omon-omon saja, sementara masalah sosial di jalanan Malang tetap menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas Suryadi saat dihubungi pada Jumat (30/10/2026).
Suryadi menambahkan, Pemkot Malang seharusnya sudah memiliki pemetaan masalah sosial yang presisi beserta jajaran dinas teknis yang memadai. Menurutnya, indikator keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa sering forum diskusi digelar, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan warga Malang saat ini adalah ketegasan dan kecepatan eksekusi anggaran serta program kerja dari dinas terkait. Jangan sampai setelah Kopi Senja selesai dan kopinya dingin, komitmennya juga ikut dingin,” ujar Suryadi.
Ia mengimbau Pemkot Malang agar membuka hasil dan ketercapaian dari forum Kopi Senja secara transparan kepada publik, termasuk tenggat waktu penyelesaian atas masalah yang dibahas, agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung.
About the Author
