Malang– Kementerian Koperasi terus memacu realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Saat ini, puluhan ribu koperasi telah mengantongi legalitas badan hukum resmi dan siap dioperasikan dalam waktu dekat. Target besarnya, puluhan ribu unit Kopdes ditargetkan mulai beroperasi penuh pada bulan depan guna menggerakkan simpul ekonomi di tingkat akar rumput.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjabarkan perkembangan terbaru dari proyek strategis nasional ini. Pihaknya mencatat akselerasi administrasi dan pembangunan fisik menunjukkan tren yang positif.
“Izinkan saya menyampaikan update terakhir, sudah 83.000 badan hukum akta dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai,” ujar Ferry saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta Pusat.
Dari total badan hukum yang diterbitkan, Ferry memerinci ada sekitar 35.000 unit koperasi yang konstruksi bangunannya telah masuk tahap rampung maupun sedang berjalan. Infrastruktur ini mencakup kantor, gudang logistik, hingga gerai usaha.
“Yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539, jadi total kurang lebih 35.000,” jelasnya.
Pemerintah saat ini juga sedang merampungkan program sertifikasi, pelatihan, dan pendidikan intensif bagi para manajer profesional yang nantinya akan mengelola operasional Kopdes tersebut. Begitu pelatihan selesai pada minggu pertama Agustus mendatang, para manajer ini akan langsung diterjunkan ke titik-titik koperasi yang infrastruktur fisiknya telah siap 100 persen.
Melihat progres lapangan yang dinilai tepat waktu, Kementerian Koperasi berencana mengajukan permohonan resmi kepada Kepala Negara untuk membuka gerbang operasional program ini secara serentak.
“Nanti kami juga ingin supaya Bapak Presiden meresmikan operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nanti insya Allah di bulan Agustus,” kata Ferry.
optimis kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen strategis untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian desa lewat peningkatan volume usaha lokal dan perputaran uang di daerah. Guna memperkuat payung hukum institusi ini dalam jangka panjang, pemerintah juga sedang menggodok penyusunan Undang-Undang Perkoperasian yang baru demi menggantikan regulasi lama agar koperasi memiliki daya saing yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.
