Malang – Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,1 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2026. Besaran anggaran tersebut menjadi perhatian setelah pada tahun sebelumnya pemerintah daerah harus menentukan prioritas antara penanganan drainase dan pemeliharaan jalan akibat keterbatasan anggaran.
Pada 2025, Pemkot Malang memilih program mitigasi banjir melalui penanganan drainase karena dinilai lebih mendesak. Konsekuensinya, kebutuhan pemeliharaan jalan belum dapat ditangani secara optimal. Sejumlah persoalan kerusakan jalan pun menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan pada tahun berikutnya.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi tersebut selama dua tahun terakhir cukup berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Kini, dengan alokasi Rp15,1 miliar untuk perbaikan jalan, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menjamin seluruh persoalan jalan dapat terselesaikan. Pemerintah perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai tingkat kerusakan, ruas jalan yang menjadi prioritas, serta pemerataan penanganan di setiap wilayah Kota Malang.
Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai efektivitas anggaran perbaikan jalan harus dilihat dari hasil pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya dana yang dialokasikan.
“Anggaran Rp15,1 miliar bukan jumlah yang kecil. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi masih banyak jalan rusak yang tidak mendapatkan penanganan. Pemerintah harus memastikan pekerjaan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran,” ujar Farel.
Ia juga mendorong agar Pemkot Malang membuka informasi mengenai lokasi pekerjaan, nilai anggaran setiap kegiatan, pelaksana proyek, serta target penyelesaian. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Selain pemerataan pengerjaan, kualitas konstruksi juga perlu menjadi perhatian. Perbaikan jalan yang tidak disertai pengawasan memadai berisiko menimbulkan kerusakan kembali dalam waktu relatif singkat. Apabila hal tersebut terjadi, pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran untuk menangani persoalan yang sama.
Pemkot Malang juga perlu menjelaskan strategi penanganan jalan dalam jangka panjang di tengah ketidakpastian transfer anggaran dari pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan infrastruktur seharusnya didukung pemetaan kerusakan, pemeliharaan berkala, dan evaluasi hasil pekerjaan agar penanganan tidak hanya bersifat sementara.
Masyarakat pada dasarnya tidak hanya membutuhkan pengumuman mengenai besarnya anggaran perbaikan jalan. Hal yang lebih penting adalah kepastian bahwa jalan-jalan yang mengalami kerusakan benar-benar mendapatkan penanganan, termasuk di kawasan yang selama ini belum menjadi prioritas pembangunan.
Dengan demikian, alokasi Rp15,1 miliar perlu disertai target yang terukur dan laporan pelaksanaan yang dapat diakses publik. Pemkot Malang harus mampu membuktikan bahwa anggaran tersebut efektif menjawab persoalan infrastruktur, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan APBD.
