Malang – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan distributor untuk memantau ketersediaan beras dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan pasokan beras premium yang mulai sulit ditemukan di pasaran.
Sidak yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada Selasa (8/9/2026) menyasar distributor Podo Seneng, Pasar Blimbing, dan Pasar Klojen. Dari pemantauan tersebut, Pemkot menyebut beras SPHP masih tersedia, sementara beras premium mengalami kelangkaan.
Wali Kota Malang menyatakan Pemkot akan mencari strategi untuk menjaga ketersediaan beras premium. Kondisi tersebut juga akan dibahas kembali bersama TPID dan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan kebijakan.
Namun, respons tersebut dinilai masih perlu diperjelas, terutama terkait langkah konkret yang akan dilakukan Pemkot setelah menemukan adanya persoalan pasokan di lapangan.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerrindo) Kota Malang, Farel, menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan pemantauan ketika persoalan ketersediaan pangan sudah ditemukan.
Menurutnya, sidak seharusnya menjadi pintu masuk untuk menghasilkan tindakan yang lebih terukur, bukan berhenti pada pencatatan kondisi pasar dan pembahasan lanjutan.
“Kalau dari sidak sudah ditemukan ada persoalan pada ketersediaan beras premium, tentu masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai sidak hanya menjadi kegiatan pemantauan tanpa ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Farel.
Ia juga menyoroti rencana Pemkot yang masih menunggu pembahasan bersama TPID serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurut Farel, Pemkot tetap perlu menunjukkan langkah yang dapat dilakukan di tingkat daerah sembari menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Pemkot perlu menjelaskan apa intervensi yang bisa dilakukan di daerah, termasuk bagaimana memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tidak semakin membebani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pemkot Malang menyebut kondisi pasokan beras turut dipengaruhi siklus musim tanam dan kemarau yang berlangsung cukup panjang. TPID juga berencana memetakan kondisi pasokan dan kebutuhan beras sebagai dasar menentukan langkah intervensi berikutnya.
Persoalan tersebut membuat pemerintah daerah dituntut tidak hanya responsif ketika melakukan pengawasan di lapangan, tetapi juga memastikan hasil pemantauan berujung pada kebijakan yang konkret. Terlebih, beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menyangkut langsung daya beli masyarakat.
Dengan demikian, publik kini tidak hanya menunggu hasil sidak, tetapi juga kejelasan mengenai langkah Pemkot Malang dalam mengatasi kelangkaan beras premium dan memastikan ketersediaannya kembali normal.
About the Author
