MALANG – Aroma penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kelurahan Pandanwangi kian menyengat. Kejadian berulang terkait ketertutupan informasi publik dan pengelolaan proyek yang tidak transparan kini memicu desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang tidak lagi sekadar menunggu laporan, melainkan bertindak aktif dan reaktif melakukan penyelidikan menyeluruh.
Sorotan tajam kini tertuju pada Lurah Pandanwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sikap bungkamnya saat dikonfirmasi mengenai spesifikasi proyek APBD, ditambah pola “lempar tanggung jawab” ke pihak pelaksana, dinilai bukan sekadar masalah administrasi biasa. Hal ini diduga kuat merupakan indikasi adanya kesengajaan untuk menutupi praktik yang merugikan kepentingan masyarakat secara berulang.
Situasi yang kian memanas ini juga memicu tuntutan agar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, tidak tinggal diam. Wahyu didesak untuk segera “turun gunung” memantau langsung kinerja bawahannya di tingkat kelurahan sebelum kekecewaan masyarakat meledak menjadi kemarahan terbuka. Sebagai pucuk pimpinan di Balai Kota, Wahyu dianggap memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang diselewengkan oleh oknum lurah.
Warga menganggap tindakan Lurah yang membiarkan proyek berjalan tanpa papan informasi anggaran sebagai bentuk pengabaian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat rekam jejak kebijakan di wilayah ini yang dinilai kerap memicu polemik, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil pihak-pihak terkait.
”Ini uang negara, bukan uang pribadi. Jika Lurah sebagai pemegang otoritas anggaran terus-menerus tidak bisa menjelaskan ke mana larinya setiap rupiah APBD, maka patut diduga ada niat jahat (mens rea) untuk memperkaya pihak-pihak tertentu,” ungkap salah satu warga yang mengawal kasus ini.
Kejaksaan Negeri Kota Malang diharapkan segera menurunkan tim intelijen atau tindak pidana khusus guna mengaudit proyek-proyek di Kelurahan Pandanwangi. Tindakan tegas dari Kejari dan intervensi langsung dari Wali Kota Wahyu Hidayat diperlukan agar anggaran RT yang seharusnya bertujuan menyejahterakan warga, tidak terus-menerus menjadi “bancaan” oknum birokrasi yang merasa kebal hukum.
Masyarakat kini menunggu keberanian Kejari Kota Malang serta ketegasan Wali Kota untuk membongkar dugaan permainan anggaran ini hingga ke akar-akarnya, demi memastikan kepentingan publik tidak lagi dikorbankan oleh praktik-praktik kekuasaan yang koruptif di tingkat kelurahan.
