DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring bagi seluruh siswa sekolah dan mahasiswa mulai Kamis (15/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026). Langkah darurat ini diambil imbas krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean ekstrem kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Pulau Dewata.
Kebijakan penyesuaian sistem kerja tersebut tertuang dalam Surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada Rabu (14/10/2026). Langkah ini ditujukan untuk membatasi mobilitas masyarakat sekaligus memberi ruang bagi penanganan dan percepatan distribusi pasokan BBM oleh PT Pertamina (Persero).
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengonfirmasi bahwa penyesuaian ini mencakup jajaran instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, hingga seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kendati demikian, unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan beroperasi secara tatap muka.
“Pelaksanaan tugas kedinasan secara work from home dilakukan agar tetap memastikan kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, dan pelayanan publik,” ujar Dewa Made Indra dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
“Kebijakan WFH merupakan langkah recovery setelah melihat perkembangan distribusi BBM di lapangan yang masih memerlukan percepatan,” lanjutnya.
Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite hingga bahan bakar nonsubsidi di Bali mulai terjadi sejak Minggu (11/10/2026) dan memuncak dalam beberapa hari terakhir. Antrean panjang kendaraan mengular hingga berjam-jam di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, hingga Jembrana. Dampaknya tak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga mengganggu mobilitas harian warga dan sektor pariwisata.
Pihak Pertamina menjelaskan krisis distribusi ini dipicu oleh gangguan teknis pada proses bongkar muat kapal tanker BBM yang sempat mengalami kendala penjangkaran, ditambah lonjakan konsumsi masyarakat akibat disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membeberkan bahwa skenario alih suplai dan penambahan armada tangki dari Depo Manggis dan Sanggaran terus digenjot untuk menormalkan kembali pasokan ke seluruh SPBU di Bali.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Penambahan pasokan dan percepatan distribusi sedang terus kami lakukan agar situasi penyaluran BBM di wilayah Bali dapat kembali pulih secepatnya,” kata Fadjar.
About the Author
