MALANG – Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 22 siswa SMK Kesehatan Adi Husada menjadi perhatian serius terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kota Malang. Para siswa dilaporkan mengalami pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG pada Selasa (17/11/2026).
Dari 22 siswa yang mengalami gejala, sebanyak 11 siswa sempat menjalani rawat inap di dua rumah sakit, sementara siswa lainnya mendapatkan perawatan jalan. Berdasarkan informasi sementara, tiga siswa masih menjalani perawatan di RS Hermina dengan kondisi stabil.
Dinas Kesehatan Kota Malang bersama Satgas MBG berencana melakukan pemeriksaan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. Pemeriksaan tersebut mencakup proses pengolahan hingga penyimpanan makanan.
Selain itu, pemeriksaan sampel makanan juga diperlukan untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Sampel makanan yang disimpan selama dua hingga tiga hari menjadi salah satu bahan pemeriksaan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan secara formalitas. Keamanan makanan harus menjadi prioritas utama sejak pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai pemerintah harus melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan program MBG. Menurutnya, kejadian yang melibatkan puluhan siswa tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
“Program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan anak-anak harus memiliki standar pengawasan yang benar-benar ketat. Jangan sampai pemerintah terlalu fokus pada pelaksanaan dan distribusi makanan, tetapi justru mengabaikan keamanan serta kualitas makanan yang diberikan kepada siswa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada satu dapur SPPG saja apabila ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan. Pemerintah perlu memastikan seluruh penyedia makanan menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.
Menurutnya, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan kelalaian dalam pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme penanganan cepat apabila siswa mengalami gejala gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan pelaksanaan program.
Pemkot Malang bersama pihak terkait tidak boleh hanya bergerak setelah muncul dugaan keracunan. Pengawasan preventif, pemeriksaan berkala, dan evaluasi terhadap seluruh dapur SPPG harus menjadi bagian dari sistem pelaksanaan program.
Program MBG seharusnya memberikan manfaat bagi kesehatan dan pemenuhan gizi siswa. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan tersebut aman, layak dikonsumsi, dan tidak membahayakan penerimanya.
