MALANG – Pemerintah Kota Malang berencana meningkatkan target penerimaan pajak parkir menjadi Rp4,5 miliar pada 2027. Rencana tersebut didasarkan pada capaian penerimaan hingga pertengahan Oktober 2026 yang telah mencapai Rp4,2 miliar atau sekitar 105 persen dari target tahunan.
Meningkatnya penerimaan pajak parkir seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Malang untuk membenahi tata kelola perparkiran. Terlebih, persoalan pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan masih membutuhkan perhatian serius agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Salah satu hal yang perlu segera diperjelas adalah perbedaan mekanisme pajak parkir dan retribusi parkir. Pemerintah harus memastikan setiap lokasi parkir memiliki status pengelolaan dan kewajiban pungutan yang jelas. Jangan sampai masyarakat membayar pungutan yang sama lebih dari satu kali karena lemahnya pendataan dan pengawasan.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai peningkatan target pendapatan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya penerimaan. Pemerintah juga harus memastikan sistem pemungutan berjalan transparan dan terbebas dari praktik pungutan liar.
“Jangan hanya mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi pengawasannya justru diabaikan. Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak dikenai pungutan ganda, tidak ada tarif yang ditentukan sepihak, dan tidak ada juru parkir yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk meminta pembayaran di luar ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, Bapenda dan Dinas Perhubungan perlu memperkuat koordinasi dalam melakukan pendataan seluruh lokasi parkir. Pemerintah juga harus memastikan kejelasan pihak pengelola, dasar pemungutan, tarif yang berlaku, serta mekanisme penyetoran pendapatan.
Pengawasan terhadap juru parkir juga perlu diperketat. Setiap petugas harus memiliki identitas dan penugasan yang jelas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai tarif resmi dan saluran pengaduan apabila menemukan pungutan yang tidak wajar.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap lokasi parkir yang berpotensi menerapkan pungutan tidak sesuai ketentuan. Penindakan harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran, tanpa membedakan siapa pihak yang terlibat.
Peningkatan target pajak parkir menjadi Rp4,5 miliar pada 2027 semestinya tidak hanya menjadi pencapaian angka pendapatan. Pemkot Malang harus membuktikan bahwa pengelolaan parkir semakin tertib, transparan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika pendapatan daerah meningkat, melainkan juga ketika masyarakat dapat menggunakan fasilitas parkir tanpa khawatir menjadi korban pungutan liar.
