GELORANEWS, MALANG — Penanganan banjir di kawasan Pasar Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kembali menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menekankan kesadaran warga agar tidak membuang sampah ke saluran air. Namun, upaya tersebut perlu diikuti langkah teknis yang terukur agar persoalan banjir tidak terus berulang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan drainase dan rehabilitasi jalan di kawasan kios Pasar Gadang membutuhkan dukungan masyarakat. Menurut dia, tumpukan sampah rumah tangga yang menghambat aliran air menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani bersama.
“Persoalan drainase tersumbat sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah,” ujar Wahyu saat ditemui awak media, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Meski demikian, penanganan banjir tidak semestinya berhenti pada imbauan agar warga lebih disiplin membuang sampah.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan drainase berjalan efektif, sesuai kebutuhan lapangan, serta mampu mengurangi risiko genangan. Tanpa evaluasi yang jelas, pembangunan fisik berisiko tidak memberikan hasil maksimal dalam jangka panjang.
Evaluasi Infrastruktur dan Pengawasan Perlu Diperjelas
Pemkot Malang menyatakan akan meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, terutama kepada warga di sekitar Pasar Gadang. Pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan melalui satuan tugas yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
Selain itu, kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air akan didorong secara berkala.
Wahyu mengatakan, “Harus ada target yang berjalan antara pembangunan fisik koridor jalan/drainase dan kesadaran masyarakat. Tim dari OPD terkait seperti LH dan PU terus bergerak melalui Satgas untuk memonitor sekaligus menggelar kerja bakti bersama warga.”
Rencana tersebut perlu ditindaklanjuti dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Misalnya, seberapa rutin drainase diperiksa dan dibersihkan, bagaimana tindak lanjut ketika ditemukan sumbatan, serta apakah kondisi saluran setelah perbaikan benar-benar mampu mengalirkan air dengan baik.
Informasi mengenai jadwal pemeliharaan, target pekerjaan, dan hasil evaluasi juga penting disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya menerima imbauan, tetapi dapat mengetahui perkembangan nyata dari program penanganan banjir.
Tanggung Jawab Tidak Bisa Dibebankan pada Satu Pihak
Sampah yang masuk ke saluran air memang dapat menghambat aliran dan memperburuk genangan. Karena itu, masyarakat perlu bertanggung jawab dalam mengelola sampah rumah tangga dan tidak menjadikan drainase sebagai tempat pembuangan.
Namun, persoalan banjir juga membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan pemeliharaan infrastruktur, pengawasan lingkungan, serta koordinasi antarinstansi berjalan konsisten.
Di sisi lain, warga perlu memperoleh akses pembuangan sampah yang memadai dan informasi yang jelas mengenai jadwal pengangkutan maupun mekanisme pelaporan saluran tersumbat.
Pendekatan tersebut penting agar penanganan banjir tidak hanya bergantung pada kegiatan kerja bakti atau sosialisasi yang bersifat sesaat. Pencegahan harus dilakukan secara rutin, disertai penanganan teknis berdasarkan kondisi masing-masing lokasi.
Publik Menunggu Hasil Nyata
Pemkot Malang telah menyampaikan sejumlah rencana, mulai dari pembangunan drainase dan rehabilitasi jalan hingga edukasi pengelolaan sampah serta pengawasan lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut terlaksana dan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Keterangan mengenai perkembangan pekerjaan, hasil pemeriksaan saluran, serta evaluasi setelah hujan deras akan membantu publik menilai efektivitas kebijakan tersebut. Jika masih ditemukan genangan, penyebabnya perlu diperiksa secara objektif, bukan langsung dikaitkan dengan satu faktor tanpa dukungan data.
Penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan, anggaran, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas publik dijalankan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesadaran warga memang penting, tetapi keberhasilan penanganan banjir pada akhirnya perlu diukur melalui hasil nyata: saluran air yang berfungsi, lingkungan yang terjaga, serta berkurangnya risiko banjir bagi masyarakat.
About the Author
