MALANG – Kepatuhan membayar pajak seharusnya dimulai dari pemerintah sendiri. Temuan 128 kendaraan dinas Pemerintah Kota Malang yang tercatat belum memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi perhatian terhadap kedisiplinan pengelolaan aset daerah sekaligus keteladanan pemerintah kepada masyarakat.
Dari jumlah tersebut, kendaraan milik Dinas Kesehatan tercatat paling banyak, yakni 46 unit, disusul Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 29 unit. Sementara itu, kendaraan lainnya tersebar di sejumlah perangkat daerah dan kecamatan.
Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data dan status pembayaran setiap kendaraan. Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan administrasi perpajakan aset daerah berlarut-larut tanpa kejelasan.
Plt Kepala Bapenda Kota Malang, M. Sulthon, menyampaikan bahwa data 128 kendaraan tersebut masih perlu diperiksa untuk memastikan status pembayarannya. Sebagian kendaraan dimungkinkan belum membayar karena belum memasuki jatuh tempo.
Meski demikian, pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Pemerintah perlu menjelaskan berapa kendaraan yang benar-benar menunggak, berapa yang belum jatuh tempo, serta bagaimana tindak lanjut terhadap kendaraan yang terbukti belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Aktivis sekaligus Ketua Bidang Anti Korupsi GERRINDO Kota Malang, Farel, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar masalah administrasi. Menurutnya, pemerintah harus menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebelum meminta masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
“Bagaimana masyarakat diminta disiplin membayar pajak kalau kendaraan dinas pemerintah sendiri masih ditemukan belum jelas status kewajibannya? Pemerintah harus memberikan contoh. Jangan hanya masyarakat yang dituntut patuh, sementara pengawasan terhadap aset milik pemerintah justru tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya. Pendataan, pemantauan masa berlaku pajak, dan penganggaran pembayaran kewajiban kendaraan harus dilakukan secara tertib.
Selain itu, Pemkot Malang perlu membuka hasil pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan tersebut. Jika memang terdapat tunggakan, harus ada kejelasan mengenai penyebab, pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaiannya.
Persoalan ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan internal pemerintah daerah. Jangan sampai aset yang dibeli dan dibiayai menggunakan uang rakyat justru tidak dikelola dengan tertib.
Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban masyarakat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Karena itu, Pemkot Malang harus menunjukkan keteladanan melalui penyelesaian kewajiban kendaraan dinas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
