MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Dukungan ini dipandang sebagai respons positif terhadap tantangan pendidikan inklusif.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot. Menurutnya, program ini selaras dengan upaya nasional dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok marginal dan anak putus sekolah.
“Kami di Komisi D sangat mengapresiasi inisiatif Pemkot Malang,” ujarnya, menekankan bahwa program ini harus menjadi solusi jangka panjang dan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Ginanjar Yoni Wardoyo mengidentifikasi tiga aspek penting yang perlu diperhatikan agar program berjalan optimal:
- Integrasi Sistem: Sekolah Rakyat perlu terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional melalui kurikulum yang selaras, regulasi yang jelas, dan dukungan kelembagaan yang kuat.
- Kesiapan Teknis dan Kolaborasi: Pemkot Malang disarankan menggandeng relawan pendidik, perguruan tinggi, dan sektor swasta melalui CSR untuk mendukung sarana, prasarana, dan pelatihan pengajar yang memiliki empati.
- Indikator Keberhasilan: Keberhasilan program harus terukur melalui peningkatan literasi, jumlah siswa yang kembali ke pendidikan formal, dan penguasaan keterampilan dasar. Monitoring dan evaluasi berkala oleh dinas terkait juga ditekankan.
Ginanjar Yoni Wardoyo menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat. “Kami siap mendampingi Pemkot Malang dalam pengawasan dan dukungan kebijakan selama pelaksanaannya berpihak pada kepentingan rakyat dan dikelola secara transparan serta akuntabel,” pungkasnya.
Dukungan DPRD, terutama penekanan pada aspek krusial oleh Ginanjar Yoni Wardoyo, menjadi sorotan penting dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif di Kota Malang. (Dl)
