MALANG, 27 Januari 2026 – Kawasan Bendungan Lahor, yang menjadi jalur penghubung vital antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, tengah menjadi sorotan publik. Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran (non-tunai) di gerbang masuk bendungan memicu gelombang protes dari warga sekitar dan pengguna jalan.
Penerapan E-Money dan Protes Warga
Sejak awal Januari 2026, pengelola Bendungan Lahor resmi memberlakukan sistem pembayaran elektronik penuh menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Kebijakan ini mewajibkan setiap pengendara, termasuk sepeda motor, untuk menempelkan kartu di portal otomatis.
Namun, kebijakan ini tidak berjalan mulus. Pada Senin kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat lokal menggelar aksi “Lahor Memanggil”. Mereka menuntut beberapa poin utama:
- Pembebasan Biaya Pelajar: Warga merasa terbebani karena pelajar yang setiap hari melintas kini harus membayar biaya retribusi yang diakumulasikan melalui kartu elektronik.
- Besaran Denda: Adanya aturan denda kartu hilang atau rusak sebesar Rp100.000 dinilai sangat memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Transparansi Retribusi: Warga mempertanyakan dasar hukum penarikan retribusi di jalur yang dianggap sebagai akses publik utama, bukan sekadar area wisata.
Dampak pada Arus Lalu Lintas
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya antrean kendaraan di jam-jam sibuk akibat beberapa pengendara yang belum memiliki kartu atau saldo tidak mencukupi. Meski pihak pengelola menyediakan tempat top-up di sekitar lokasi, warga menilai hal tersebut kurang efisien dan memperlambat mobilitas.
“Kami tidak anti kemajuan, tapi jangan sampai sistem digital ini justru mencekik warga kecil yang setiap hari mencari nafkah atau bersekolah melewati jalur ini,” ujar salah satu koordinator aksi.
Langkah Pihak Pengelola
Merespons situasi tersebut, pihak Perum Jasa Tirta I (PJT I) selaku pengelola menyatakan akan membuka ruang dialog dengan perwakilan warga. Saat ini, sistem non-tunai tetap berjalan namun dengan pengawasan ketat dan bantuan petugas di lapangan untuk meminimalkan kemacetan.
PJT I berdalih bahwa langkah digitalisasi ini diambil untuk:
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pendapatan daerah.
- Mendukung program nasional gerakan non-tunai.
- Mempermudah pendataan jumlah kendaraan yang melintasi objek vital nasional tersebut.
