JAKARTA — Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan pada Senin (25/8) dan memadati kawasan Senayan, Jakarta Pusat, untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Aksi ini dipicu oleh kabar yang menyebutkan bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan. Kabar tersebut menyulut amarah publik yang menilai kebijakan itu tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah kondisi perekonomian rakyat yang masih tertekan.
Sejak pagi, massa mulai berkumpul di sekitar Jalan Gatot Subroto. Mereka membawa spanduk, poster, hingga simbol-simbol perlawanan, termasuk bendera bajak laut One Piece yang viral di media sosial sebagai bentuk satir. “Rakyat bukan sapi perah,” teriak salah seorang orator melalui pengeras suara, menyerukan pembubaran DPR dan penghapusan seluruh fasilitas mewah yang dianggap membebani APBN.
Ketegangan pecah saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam kompleks DPR. Aparat kepolisian yang berjaga ketat langsung menghadang. Lemparan batu dan botol air mineral dari arah demonstran berbalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon. Sejumlah titik di sekitar Senayan pun sempat dipenuhi kepulan asap.
Aksi bakar ban dan pelemparan petasan membuat situasi semakin tidak kondusif. Polisi mengerahkan lebih dari 1.200 personel gabungan untuk mengendalikan keadaan, termasuk menutup akses jalan di sekitar gedung parlemen. Arus lalu lintas macet total hingga ke kawasan Slipi dan Semanggi.
Di balik kericuhan, massa menyuarakan beberapa tuntutan utama. Pertama, menolak keras tunjangan perumahan fantastis bagi anggota dewan. Kedua, menuntut penghapusan gaji dan fasilitas DPR yang dianggap berlebihan. Ketiga, mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang sudah lama mandek di meja parlemen.
RUU Perampasan Aset dinilai penting karena dapat mempercepat proses penyitaan harta hasil tindak pidana korupsi. “Kalau DPR serius memihak rakyat, sahkan dulu RUU Perampasan Aset. Jangan malah sibuk mengurus fasilitas pribadi,” kata salah satu perwakilan massa.
Aksi besar di Senayan ini langsung menjadi sorotan media nasional maupun internasional. Reuters melaporkan bahwa unjuk rasa di Indonesia mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Sementara Channel News Asia menilai, pemberian tunjangan tinggi kepada anggota DPR adalah kebijakan yang “tidak peka terhadap penderitaan ekonomi rakyat”.
Di dalam negeri, warganet ramai-ramai mengkritik DPR melalui tagar #ReformasiDikorupsiJilid2 yang menduduki trending topic. Banyak yang membandingkan aksi kali ini dengan demonstrasi besar pada 2019 lalu, yang juga menyoroti problem korupsi dan ketidakadilan kebijakan.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPR Nurul Arifin meminta agar demonstrasi tidak menimbulkan kerusuhan. “Aspirasi masyarakat sangat kami hargai, tapi kami berharap penyampaiannya dilakukan dengan damai,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan itu dianggap belum menjawab keresahan publik. Sejumlah pengamat menilai, DPR perlu segera membuka ruang dialog, bukan hanya sebatas imbauan. “Kalau tidak ada respons konkret, demonstrasi bisa terus meluas dan berpotensi menggerus legitimasi parlemen,” kata seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Gelombang protes di depan DPR ini menegaskan kembali ketegangan antara aspirasi rakyat dengan privilese politikus. Publik menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji politik. Dengan tekanan yang semakin besar, banyak pihak menilai aksi ini bisa menjadi momentum politik penting untuk mendorong lahirnya kebijakan reformis, terutama terkait penghapusan fasilitas berlebihan dan percepatan agenda antikorupsi.
Apakah DPR akan merespons dengan langkah tegas atau justru mengulur waktu, publik kini menunggu. Satu hal yang pasti, demonstrasi ini telah menjadi alarm keras bahwa kesenjangan antara rakyat dan wakilnya di parlemen semakin melebar.
