GeloraNews.co.id, MALANG – Polemik antara pengelola wisata Tumpak Sewu dan Coban Sewu hingga kini masih belum menemukan titik temu. Meski telah dilakukan pertemuan yang melibatkan unsur TNI, Polri, perangkat desa, BUMDes, serta instansi terkait, belum ada keputusan final yang secara resmi disepakati oleh kedua belah pihak.
Sejumlah pihak menilai, perbedaan tafsir terkait wilayah kelola dan aktivitas wisata di bantaran sungai Glidik tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak segera difasilitasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kawasan wisata tersebut merupakan aset bersama yang seharusnya dikelola dengan prinsip kolaborasi, bukan saling klaim.
“Kawasan itu ikon wisata Malang Raya, bahkan dikenal sampai luar negeri. Kalau pengelolanya terus berselisih, yang dirugikan bukan hanya pengelola, tapi masyarakat dan citra pariwisata daerah,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Malang, melalui dinas terkait, dapat mengambil peran lebih aktif untuk memediasi dan memberikan kejelasan hukum terkait batas wilayah, perizinan, serta skema pengelolaan yang sah sesuai regulasi.
Sementara itu, Rohim selaku owner pengelola wisata Coban Sewu kembali menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Ia mengaku terbuka apabila harus dilakukan verifikasi ulang maupun peninjauan lapangan oleh instansi berwenang.
“Kami tidak menutup diri. Kalau memang perlu dicek ulang, silakan. Yang penting ada kejelasan hukum dan semua pihak diperlakukan sama,” tegasnya.
Rohim juga menekankan bahwa selama ini pihaknya berupaya menahan diri dan belum menjalankan aktivitas komersial secara penuh demi menghindari gesekan di lapangan.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola wisata Tumpak Sewu belum memberikan keterangan resmi terkait bantahan yang disampaikan oleh pengelola Coban Sewu. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh awak media untuk menjaga keberimbangan informasi.
Adapun Pemerintah Desa setempat disebut tengah berkoordinasi dengan BUMDes dan instansi lintas sektor guna mencari solusi terbaik. Namun demikian, belum ada pernyataan tertulis maupun keputusan administratif yang diumumkan kepada publik.
Masyarakat dan pelaku wisata berharap, polemik ini dapat segera diselesaikan secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga stabilitas, kenyamanan pengunjung, serta keberlanjutan destinasi wisata unggulan Kabupaten Malang.
(Bersambung)
(Cak Ndronk)
