Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan.
📍 Dampak dan Korban
- Banjir bandang di wilayah seperti Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Sibolga (Sumatera Utara) serta beberapa wilayah di Aceh dan Sumatera Barat dilaporkan sangat parah.
- Data korban jiwa terus bertambah di tiga provinsi tersebut, dan ribuan jiwa dilaporkan mengungsi.
- Di Tapsel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya desa yang terdampak parah, di mana kayu gelondongan bahkan masuk ke rumah-rumah warga.
🪵 Misteri Kayu Gelondongan
Salah satu isu yang paling disoroti adalah temuan ribuan kayu gelondongan berbagai ukuran yang ikut terseret arus banjir. Fenomena ini memicu dugaan kuat dari masyarakat, aktivis lingkungan (seperti WALHI), dan sebagian anggota DPR RI bahwa bencana ini diperparah oleh praktik pembalakan liar (illegal logging) dan kerusakan ekosistem hutan.
- Sorotan Publik: Video dan foto tumpukan kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk di sungai, pantai (seperti Pantai Parkit), dan permukiman menjadi viral. Beberapa kayu terlihat sudah bersih dari kulitnya, mengindikasikan bahwa kayu tersebut adalah hasil tebangan, bukan kayu lapuk atau pohon tumbang alami.
- Tanggapan Kementerian Kehutanan (Kemenhut): Kemenhut masih menelusuri sumber pasti kayu-kayu tersebut. Mereka menduga sebagian kayu berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, Kemenhut juga tidak menampik kemungkinan adanya praktik pencucian kayu ilegal yang memanfaatkan skema PHAT.
- Langkah Pemerintah:
- Kemenhut telah mengeluarkan moratorium layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPuHH) untuk tata usaha kayu di PHAT di APL, sebagai upaya pencegahan peredaran kayu ilegal hasil pembalakan liar.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bencana ini akan menjadi momentum untuk evaluasi total tata kelola hutan dan mempercepat penetapan hutan adat.
- Anggota DPR RI mendesak Komisi IV untuk memanggil Kemenhut guna mendalami peta Daerah Aliran Sungai (DAS), data tutupan lahan, dan audit izin hutan di wilayah terdampak.
- Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) juga meminta tiga Polda di Sumatera untuk mengusut tuntas dugaan pembalakan liar sebagai pemicu banjir.
🌳 Analisis Pakar
Pakar lingkungan dan akademisi menilai bencana banjir bandang ini adalah akumulasi “dosa ekologis” di hulu DAS. Cuaca ekstrem (seperti Siklon Tropis Senyar) hanya menjadi pemicu, sementara daya rusak yang besar diakibatkan oleh kerusakan lingkungan parah akibat alih fungsi lahan (menjadi perkebunan sawit) dan pembalakan liar yang mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air dan pencegah longsor.
