DIDUGA PUNGLI BERKEDOK SUMBANGAN, WALI MURID BONGKAR SMA NEGERI 1 TUREN !!
MALANG – Para wali murid dari SMAN 1 Turen, Kabupaten Malang, akhirnya angkat suara dan melakukan aksi protes terhadap dugaan praktik pungutan liar yang berkedok sumbangan di lingkungan sekolah. Aksi ini mencuat ke publik pada Rabu (23/4/2025), setelah sejumlah wali murid menyuarakan keberatan mereka terhadap beban biaya yang dirasa janggal dan membebani.
Salah satu wali murid, Sayyid Muhammad, mengungkapkan bahwa setiap bulannya para orang tua siswa diwajibkan membayar Rp 225 ribu kepada sekolah. Tak hanya itu, pihak sekolah dan komite juga disebut-sebut memungut biaya pembangunan berkisar antara Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta. “Kwitansi pungutan Rp 225 ribu itu menggunakan kop surat komite, tapi yang tanda tangan adalah petugas sekolah atas nama Whinny Qori Fatima,” ungkap Sayyid kepada awak media.
Menurut Sayyid, pungutan tersebut disebut sebagai Sumbangan Sukarela Masyarakat (SSM), namun kenyataannya dipatok dengan nilai tetap, sehingga menurutnya tidak layak lagi disebut sebagai “sumbangan”. “Kalau sumbangan, kenapa nilainya ditentukan? Itu jelas bertentangan dengan aturan,” tegasnya.Ia pun mengacu pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Di dalam regulasi itu disebutkan secara gamblang bahwa sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sementara pungutan bersifat wajib, dan tidak dibenarkan dilakukan oleh sekolah menengah atas negeri. “Ini melanggar Pasal 1 ayat 4 dan 5. Apalagi di Jawa Timur, SMA itu kan dibiayai penuh oleh pemerintah, jadi seharusnya tidak ada pungutan,” jelasnya.
Protes ini bukan hanya soal nominal, tetapi juga menyangkut kurangnya transparansi penggunaan dana. Para wali murid menilai tidak pernah ada laporan terbuka tentang kemana aliran dana yang mereka bayarkan. “Kami hanya diminta bayar, tanpa tahu uang itu dipakai untuk apa. Ini yang membuat kami resah,” ujarnya.
Sayyid dan sejumlah wali murid mengaku telah mencoba jalur persuasif, mendatangi pihak sekolah dan komite untuk meminta kejelasan. Namun, semua upaya itu tak membuahkan hasil. Karena itu, mereka melayangkan pengaduan resmi ke Komisi E DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. “Kami sudah dipertemukan dengan pihak dinas, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut nyata,” katanya kecewa.
Yang membuat para wali murid makin geram, menurut Sayyid, adalah sikap diam dari pihak sekolah. Wakil Kepala SMAN 1 Turen bidang Kehumasan, Damiran, saat dikonfirmasi, justru menghindari tanggapan. “Biar pas, komunikasi langsung ke komite saja,” tulisnya singkat lewat pesan kepada wartawan.
Namun Ketua Komite Sekolah, H Mohammad Sodiq, juga tidak memberikan jawaban memuaskan. Ia berdalih sedang sibuk mengikuti kegiatan manasik haji.“Mohon maaf, kami sedang sibuk beberapa hari ini,” ucapnya singkat.
Sikap saling lempar tanggung jawab ini memperkuat kecurigaan wali murid akan adanya indikasi pelanggaran serius di internal SMAN 1 Turen. “Kalau memang tidak ada masalah, kenapa semua menghindar?” ujar salah satu wali murid lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Desakan agar dilakukan audit dan evaluasi terhadap sistem keuangan sekolah pun mulai mengemuka. Para wali murid berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyelesaikan polemik ini. “Kami hanya ingin pendidikan anak-anak kami tidak dikomersialkan,” pungkas Sayyid.
Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat praktik serupa juga diduga terjadi di beberapa sekolah lain. Kini, masyarakat berharap agar ada keberanian dari instansi terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi menjamin pendidikan yang bebas dari pungutan liar dan korupsi terselubung.
(Reagan)
